Disalip Nigeria dan Pakistan, Indonesia Jadi Negara Berpenduduk Terbanyak ke-6 di Dunia Pada 2045

 

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi, pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia akan semakin melambat.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, Indonesia kemungkinan akan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-6 di dunia pada tahun 2045.

Sedangkan saat ini, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia, setelah Amerika Serikat, India, dan China.

Jumlah populasi penduduk Indonesia mencapai 275,77 juta jiwa pada 2022. Tapi 2045, Indonesia akan tergeser oleh Nigeria dan Pakistan.

Baca Juga: BPR Kini Bukan Lagi Bank Perkreditan Rakyat, Namanya Ganti Jadi Begini

"Bergesernya posisi Indonesia tersebut sejalan dengan total fertility rate yang terus menurun," kata Suharso dalam acara diskusi Visi Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Senin (29/5/2023).

Sebagai informasi, fertility rate adalah jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya.

Suharso menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan pada 2020 total fertility rate Indonesia sebesar 2,41 persen di 2010. Kemudian menjadi 2,18 persen di 2020.

Namun angka total fertility rate tersebut diprediksi akan terus menurun.

"Sehingga kalau ini kita biarkan saja, hitungan Bappenas, Indonesia akan menjadi negara ke-6 dari sisi populasi pada 2045," ujar Suharso seperti dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Kisah Taher Petani Kopi Gayo Berusia Seabad, Jual Tanah untuk Lunasi Biaya Haji

Suharso memaparkan, pada 2025 jumlah penduduk Indonesia akan sebesar 284,44 juta jiwa, lalu menjadi 297,43 juta jiwa di 2030, menjadi 308,37 juta jiwa di 2035, menjadi 317,23 di 2040, dan menjadi 324,05 juta jiwa di 2045.

Kemudian pada 2050 mendatang diperkirakan mencapai 328,93 juta penduduk.

Meski jumlah penduduk terus meningkat, tetapi total fertility rate Indonesia akan turun menjadi sebesar 1,08 persen di 2025. 

Lalu menjadi 0,90 persen di 2030, menjadi 0,72 persen di 2035, menjadi 0,57 persen di 2040, dan menjadi sebesar 0,43 persen di 2045.

"Jadi jumlah penduduk kita akan digeser oleh Nigeria dan Pakistan yang memang di sana fertility rate-nya masih tinggi, kalau AS (Amerika Serikat) itu masih bisa di atas karena mereka bisa mem-balance-nya," terangnya.

Baca Juga: Per 1 Juni Kereta Akan Lebih Sering Melintas, Hati-hati Saat Lewat Perlintasan Sebidang

Namun, Indonesia juga mengalami kenaikan tingkat harapan hidup seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Suharso, bonus demografi yang sudah dinikmati Indonesia sejak awal abad ke-21 akan berakhir pada 2037 atau 2038 mendatang.

Dengan begitu, jumlah penduduk Indonesia mayoritas berusia tua atau tidak lagi produktif.

"Maka yang kita khawatirkan adalah, kalau istilah anak muda sekarang, tua sebelum kaya. Kalau tua sebelum kaya, akan menjadi beban untuk kita semua," ucapnya.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan bonus demografi yang saat ini masih dinikmati Indonesia.

Baca Juga: Gibran dan Wali Kota Lainnya Diminta Paparkan Strategi Penuntasan Kemiskinan di Rakernas ke-3 PDIP

Suharso menegaskan, penduduk usia produktif berperan penting sebagai pelaku utama pembangunan dan pendorong pertumbuhan ekonomi.

"Maka kami menggunakan kata transformasi bukan reformasi, karena misinya negara menjadi menjadi maju dan berkelanjutan," katanya.

Ia memaparkan, ada 5 kebijakan yang perlu diterapkan pemerintah untuk melakukan transformasi guna mengantisipasi perubahan demografi yang terjadi.

Pertama, pemerintah perlu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Kedua, pemerintah perlu memastikan kesenjangan kualitas sumber daya manusia dapat tertutupi.

Baca Juga: Wow, Populasi Domba Selandia Baru 5 Kali Lipat Jumlah Penduduknya!

Ketiga, pemerintah perlu menunjang penambahan penduduk lansia di masa yang akan datang.

Keempat, pemerintah perlu mendorong perpindahan penduduk sehingga persebaran penduduk menjadi lebih merata.

Lalu yang kelima, pemerintah perlu menjaga keseimbangan pembangunan di desa dan kota.