China Minta Jaminan APBN untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Anggota DPR: Pemerintah Harus Tegas

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi V DPR RI Aji Bakri berharap pemerintah akan tegas terhadap China yang meminta agar APBN dijadikan jaminan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Aji mengatakan inilah yang ditakutkan sejak proyek ini dicetuskan karena China memberi kemudahan di awal tapi pada akhirnya justru membuat Indonesia terikat.

"Inilah yang kita takutkan dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kita tahu bahwa memang betul pembangunan Kerata Cepat Jakarta-Bandung ini termasuk proyek strategis nasional sesuai dengan Perpres No. 3 Tahun 2016 yang kita tahu groundbreaking-nya 21 Januari 2016," kata Aji dalam Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Jumat (14/4/2023).

"Banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan ke kita. Dan kita tahu bahwa ini proyek kereta cepat adalah gagasan Jepang. Tapi pada akhirnya yang dapat proyeknya Tiongkok. Begitu lihainya Tiongkok. Mempermudah sesuatu di depan tapi ujung-ujungnya akhirnya mengikat."

Aji kemudian menyinggung pernyataan pemerintah yang mengatakan proyek kereta cepat ini tidak menggunakan APBN. Tapi, kata dia, kemudian pada akhirnya APBN tetap digunakan.

"Yang kita takutkan hari inilah yang terjadi. Pada ujung-ujungnya nanti mereka minta jaminan APBN," lanjutnya.

"Saya selalu sampaikan bahwa pemerintah harus tegas. Pemerintah harus terbuka sebenarnya apa yang terjadi di sini."

"Kalau APBN, memang harus dibantu untuk kereta cepat, ya monggo. Kita ikuti betul-betul. Jangan lagi terjadi pembengkakan," ujarnya.

Saat ditanya apakah DPR akan menolak apabila APBN dijadikan jaminan utang untuk proyek KJCB, Aji menjawab, "Kita tidak menyatakan menolaknya."

Baca Juga: Catat! Presiden Jokowi Resmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung 18 Agustus 2023