beginilah cara menyelesaikan masalah di negeri ini, spt balapan liar. pemerintah adalah eksekutor uu, kalaupun yg mengusulkan toh ada lembaga yg mengesahkan. disisi lain yg mengesahkan punya agenda terselubung (demi menu favorit partai) yg halal untuk disajikan.

ampuunn....ampuunn... rusak sekali segara itu ini ya... negara dikelola dengan cara ego yang sangat tinggi... samakan saja ketika lembaga negara itu, jangan ada.yg tinggi dan rendah. bukankah semua berperan, tdk ada yang merasa paling hebat dan paling mampu. sebaiknya asn, tni dan polri samakan pens

sbg orang yg mengalami masa orde baru/dwi fungsi abri dan masa reformasi saya lbh memilih adanya dwi fungsi abri krn sesungguhnya lbh baik di masa reformasi

ugm. omon2 apa. sumber "sah" ijasah palsu. urus rumah tangga sendiri baru urus kebijakan pemerintah.

semoga kembali ke jaman orba

kok saya lbh percaya pendapatnya prof machfud md timbang ini org

jokowi yang memulai...

mirip mirip myanmar lah

kita tunggu aja makin banyak peluru bersarang di batok kepala, area sabung ayam aja jadi rebutan

harus adil dong, tentara masuk area sipil, yah sipil juga harus bisa masuk area tentara, misalnya jadi mentri pertahanan, wakil pangdam, wakil kopasus, wakil kodim... dst sampai 15 area. persaingan juga adil sama2 bawa senjata, ak-47 vs kelewang