Melacak Sejarah Sidang Isbat: Pemerintah Ingin Seragam, Ormas Punya Metode Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.TV – Secara bahasa, isbat bermakna penyungguhan, penetapan atau penentuan. Sedangkan Sidang Isbat adalah proses untuk menentukan awal kalender hijriah.

Proses Sidang Isbat sendiri dilakukan oleh pemerintah lewat Kementerian Agama (Agama). Sidang Isbat untuk menentukan 1 Syawal tahun ini akan diselenggarakan pada hari ini, Minggu 1 Mei 2022 petang nanti. 

Lantas, sejak kapan sidang Isbat jadi landasan menentukan awal bulan hijriah dalam sejarah? Lalu, apa itu imkanur rukyat yang sering disebut dalam proses Sidang Isbat?

Sejarah Sidang Isbat

Sebelum Kemerdekaan, awal bulan Kalender Hijriah ditentukan oleh masing-masing komunitas agama.

Sedangkan pada masa raja-raja Islam, hal itu ditentukan oleh para raja berdasarkan para tetua atau ulama. Para rakyat pun patuh oleh perintah raja-raja ini dan dijadikan rujukan dalam menentukan awal hijriah.

Sedangkan Sidang Isbat yang kita kenal saat ini untuk menentukan awal Ramadan/Syawal awalnya tidak digelar bersamaan seperti yang kita kenal saat ini.

Sidang Isbat baru diselenggarakan tak lama setelah kemerdekaan, tepatnya setelah dibentuk Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) pada 3 Januari 1946. Menteri pertama saat itu adalah KH Wahid Hasyim, ayahanda dari Presiden Keempat KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Sidang Isbat mulai berjalan pada 1950 dengan menghadirkan para ulama untuk penentuan awal bulan yang penting dan kerap ditanyakan umat Islam, yakni awal 1 Ramadan, Syawal, hingga Dzulhijjah terkait pelaksanan Iduladha dan haji.

Pada masa Orde Baru, tepatnya 16 Agustus 1972 pemerintah membentuk Badan Hisab Rukyat (BHR) yang berfungsi melakukan penghitungan waktu ibadah umat Islam di Indonesia, mulai dari soal waktu dan arah kiblat salat hingga urusan terakait ibadah gerhana bulan atau matahari.

Baca Juga: Sidang Isbat Lebaran 2022: Kemenag Undang Muhammadiyah hingga Diumumkan Pukul 19.15 WIB

Pemerintah Ingin Seragam, Ormas Punya Metode Berbeda

Dikutip dari buku Fiqih Hisab Rukyah di Indonesia (2003) yang ditulis Ahmad Izzudin disebutkan tentang perbedaan metodologi penentuan awal bulan dalam masyarakat di Indonesia. Pemerintah sendiri menginginkan adanya keseragaman sebagai otoritas, namun ormas-ormas Islam punya metode sendiri.