Jelaskan Transaksi Rp300 T, Mahfud akan Bertemu Sri Mulyani dan PPATK Lagi Senin Pekan Depan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, akan kembali bertemu dengan Kementerian Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal transaksi mencurigakan Rp300 T di Kemenkeu.

Pertemuan rencananya akan digelar pada Senin pekan depan, setelah Mahfud kembali dari kunjungan kerja di Australia. 

"Sesudah saya pulang ke Indonesia, saya akan jelaskan. Katanya itu bukan korupsi, bukan TPPU. Terus apa? Angka sudah jelas sekian itu apa?" kata Mahfud diberitakan Kompas TV sebelumnya.

Beberapa hari lalu, PPATK dan Kemenkeu mengadakan konferensi pers dan menyebut jika Rp300 triliun itu bukan korupsi pegawai Kemenkeu dan bukan juga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Melainkan transaksi janggal yang terindikasi pidana perpajakan dan kepabeanan.

Terkait rencana pertemuan kembali Mahfud dengan Sri Mulyani lagi, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo memberikan pernyataan.

Baca Juga: Soal Transaksi Janggal Rp300 T, DPR: Mestinya PPATK Serahkan Data ke Penegak Hukum

"Kita tunggu Senin saja. Nanti pada saatnya akan dijelaskan oleh Pak Menko biar tidak jadi polemik. Nanti Pak Menko jelaskan sepulang dari Australia," ujar Yustinus.

"Karena ini kan yang jadi kewenangan Menko Polhukam dan PPATK," tambahnya.

Dalam pernyataanya saat berdiskusi dengan peserta acara di Australi, Mahfud mengatakan pernyataannya ke publik soal transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kemenkeu bukan berarti ingin menjatuhkan Menkeu Sri Mulyani.

Mahfud menegaskan, dirinya dan Sri Mulyani berkomitmen untuk memperbaiki birokrasi dari korupsi. 

Mahfud juga mengakui, Sri Mulyani sebagai bendahara negara sudah bekerja habis-habisan menata negara ini agar bebas dari korupsi. 

Baca Juga: Mahfud MD Heran Temuan Rp300 Triliun di Kemenkeu Dinilai Bukan Korupsi dan TPPU

Namun, perkembangan terakhir soal transaksi mencurigakan di Kemenkeu dinilai bukan korupsi dan TPPU. Menurutnya, hal ini perlu mendapat klarifikasi langsung dari PPATK dan Menkeu Sri Mulyani.

"Saya bersama Bu Sri Mulyani, kita kerja bareng. Kalau bu Sri Mulyani sendiri sekiranya nggak kuat, ini saya kasih senjata," ucap Mahfud seperti dikutip dari kanal YouTube Kemenko Polhukam.

"Tetapi itu apa namanya, kalau ada belanja aneh, ada transaksi aneh, kok bukan korupsi, bukan TPPU? Itu yang akan nanti saya jelaskan bersama Bu Sri Mulyani," sambungnya.

Mahfud yang juga Ketua Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menegaskan, masalah transaksi mencurigakan ini tidak boleh berhenti begitu saja dan harus dijelaskan kepada publik.

"Itu akan selesai, dan percayalah, itu karena niat baik kami. Bu Sri Mulyani dan saya teman baik dan selalu bicara bagaimana menyelesaikan (ini)," ujar Mahfud.