Biaya Haji Ditetapkan Hari Ini, Tiket Pesawat Masih Jadi Pos Biaya Terbesar

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPR dan Kementerian Agama kembali membahas rencana kenaikan biaya haji pada hari ini, Selasa (14/2/2023). Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Haji yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB tadi, rencananya menetapkan jumlah biaya haji yang akan dibebankan kepada jemaah. 

Dalam usulan sebelumnya, pos terbesar biaya haji adalah untuk tiket pesawat Jakarta-Arab Saudi PP yang mencapai lebih dari Rp33 juta. Pihak DPR sudah meminta Garuda Indonesia untuk menekan biaya tersebut.

Namun, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyinggung soal payung hukum yang menuliskan bahwa jangan ada penugasan terhadap Garuda yang menyebabkan kerugian.

Lantaran saat ini Garuda sedang merestrukturisasi utangnya. Namun jika sifatnya bukan penugasan, melainkan murni bisnis (B to B), Garuda bisa menurunkan biaya tiket. 

"BUMN membantu kita terbuka selama konteks B to B. Jangan sampai disalahkan kalau ada apa-apa lagi. Jangan sampai Garuda yang baru direstrukturisasi ada penugasan lagi, nah sakit lagi. Itu konteks itu, jadi selama itu B to B," kata Erick kepada wartawan, usai rapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2023).

Baca Juga: Garuda Usul Biaya Penerbangan Haji Rp33,4 Juta, Komisi VIII: Kita Usahakan Turun Rp1-2 Juta

Salah satu cara menurunkan biaya tiket untuk haji adalah pemberian kompensasi untuk harga avtur. Karena tingginya harga avtur yang membuat biaya tiket pesawat jadi mahal. 

 

"Misalnya dibantu kompensasi. Contoh dari porsi SKK migas itu kan ada pajaknya apanya saya lupa. Selama BUMN membantu, kita terbuka selama konteks B to B," ujar Erick. 

Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan khususnya kepada Garuda Indonesia sebagai BUMN penyedia jasa transportasi udara untuk dapat mengkaji ulang biaya penerbangan bagi jemaah haji.

"Kan kita tahu bahwa salah satu maskapai yang akan ditugaskan oleh pemerintah mengangkut jamaah haji adalah Garuda, nah Garuda itu adalah mitra kami di Komisi VI juga perusahaan BUMN binaan Menteri BUMN. Makanya dalam kesempatan rapat kerja dengan Menteri BUMN hari ini dengan Komisi VI kami ingin menyampaikan aspirasi jamaah haji Indonesia,"  tutur Andre, dikutip dari laman resmi DPR.

Baca Juga: Begini Cara Cek Perkiraan Keberangkatan Haji Secara Online, Pakai Aplikasi Pusaka

Andre menambahkan, sebanyak 70 persen jemaah haji Indonesia berasal dari kalangan menengah ke bawah yang telah bertahun-tahun menabung dan menunggu giliran untuk naik haji. Untuk itu, negara dalam hal ini diharapkan dapat hadir untuk membantu meringankan beban jemaah haji Indonesia tersebut.

"Kita tahu jemaah haji Indonesia itu 70 persen adalah orang-orang yang secara ekonomi sulit, mereka menabung rupiah demi rupiah bertahun-tahun agar bisa berangkat. Bahkan ada yang jual sawah, jual tanah, jual rumah agar mereka bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima," ujarnya.

Andre berharap Garuda Indonesia dan Kementerian BUMN dapat merinci kembali postur biaya penerbangan, sehingga diharapkan biaya tersebut dapat ditekan. 

Sebab, beberapa maskapai penerbangan lain diketahui bahkan dapat memberikan harga yang lebih murah dari maskapai Garuda Indonesia.

Baca Juga: Setelah Nego Harga di Arab Saudi, Kemenag Turunkan Usulan Biaya Haji Rp2,4 Juta

“Tentu kan bisa di-breakdown postur anggarannya (atau) postur biayanya, nanti kita lihat mana yang bisa dikurangi. Nah, untuk itu tentu menteri BUMN dan Garuda lagi bicara di internal, kami tidak ingin mencampur yang jelas kita memberikan gambaran kalau bisa diturunkan karena kita dengar jika maskapai swasta bisa lebih murah daripada Garuda,” ujarnya.