Cadangan Minyak Dalam Negeri Diperkirakan Hanya Bertahan 10 Tahun Lagi, Apa Langkah Pemerintah?

JAKARTA, KOMPAS.TV – Cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan bertahan 9-10 tahun lagi. Perhitungan itu dilihat dengan kondisi tingkat konsumsi sama dengan saat ini dan tidak ada penemuan sumber cadangan yang baru.

Itu sebabnya, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan beberapa strategi untuk meningkatkan produksi minyak di Tanah Air. Salah satunya dengan menggenjot eksplorasi.

Menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Jumat (10/2/2023), terdapat 6-7 area potensi minyak dan gas (migas) untuk dikembangkan, sehingga nantinya dapat meningkatkan cadangan dan diharapkan bisa meningkatkan produksi.

"Inilah taruhan kita menuju (target) 1 juta barel minyak per hari pada 2030. Kegiatan-kegiatan di (Blok) Cepu menunjukkan ada harapan tambahan. Di Rokan, dengan pengeboran masif kita bisa menekan tren penurunan produksi. Pengembangan ke depan adalah dengan (mengoptimalkan) potensi-potensi area baru," papar Arifin dilansir dari Kompas.id.

Salah satu potensi yang diharapkan menambah cadangan dan produksi migas adalah Blok Warim di Papua. Berdasarkan data Kementerian ESDM, di Warim, potensi minyak bumi mencapai 25 miliar barel minyak dan gas bumi sebesar 47,27 triliun kaki kubik (TCF).

Baca Juga: Cari Cadangan Migas Baru, Pertamina Lakukan Pengeboran Sumur Eksplorasi Di Musi Banyuasin

Namun, tantangannya, blok tersebut tumpang tindih dengan Taman Nasional Lorentz. Kementerian ESDM pun berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Warim gede, cuma kan masih harus kami selesaikan. Bisa tidak kita upayakan (dimanfaatkan). Sebab, kalau Warim ini bisa kita kembangkan, akan luar biasa bagi Indonesia," ujar Arifin.

Imbas ke industri Dalam Negeri

Adapun, dua pabrik pupuk di Aceh berhenti beroperasi lantaran tidak adanya pasokan gas. Hal ini pun menjadi sorotan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dalam peresmian pabrik NPK PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Aceh, yang disiarkan secara daring, Jumat.

Dua pabrik pupuk tersebut yakni, PIM dan ASEAN Aceh Fertilizer (AAF).

 

"Ini sudah sejak 2015. Problemnya apa? 'Problemnya gas, Pak'. Kalau gas dari dalam negeri tidak cukup, apakah tidak bisa gas kita impor agar pabriknya ini jalan? Saya nggak tahu, bertahun-tahun kita diamkan saja aset sebesar ini. Itulah yang saya tugaskan kepada Menteri (BUMN) Erick Thohir, untuk bisa dijalankan dua-duanya," beber Presiden Jokowi.

Saat ini, imbuh Presiden, baru PIM yang dijalankan. Sementara AAF disebutnya masih memiliki banyak masalah sehingga harus dilihat dan dihitung terlebih dulu.

Baca Juga: Pertamina Temukan Cadangan Migas di Aceh, Jawa Barat, dan Papua

"Nggak apa-apa jalan dulu satu. PIM-1 dan PIM-2, jalankan. Kebutuhan gas dicarikan. Ini kebutuhan dasar yang kita inginkan, kok dibiarkan saja. Ini yang kita kerjakan," sambungnya.

Namun, Arifin Tasrif menuturkan, kendala pasokan gas untuk dua pabrik pupuk tersebut sudah diselesaikan.  

"Sudah aman. Jadi, gas dari Aceh, kan, ada dua pabrik. Sudah habis sebetulnya yang sumber dari Arun, (tetapi) lalu ada dari Blok A dan B. Itu hanya untuk satu pabrik. Sementara pabrik satu lagi, sementara ini dari suplai LNG (gas alam cair) yang kita alihkan. Kebutuhan pada 2023 sudah diamankan," terangnya.