JAKARTA, KOMPAS.TV - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menilai, banyaknya perpindahan warga ke Ibu Kota beberapa waktu ini karena dipicu baiknya layanan sosial di Ibu Kota.
"Hal ini karena apa? Karena dokternya bagus, RS-nya bagus, AC, di tempat lain, tidak temukan itu. Belum lagi jaring pengaman sosial ada 17 mulai KJP (Kartu Jakarta Pintar) hingga bantuan sembako," kata Heru seperti dikutip dari Antara, Minggu (5/2/2023).
Ia mencontohkan, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dari 14 pasien dalam satu ruangan, sembilan di antaranya adalah warga luar DKI Jakarta.
Ditambah lagi dengan adanya kebijakan pemerintah pusat bahwa perpindahan penduduk tidak lagi memerlukan rekomendasi.
Akhirnya terjadi penambahan perpindahan penduduk, termasuk di kantung-kantung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jakarta.
Baca Juga: Lama Tak Terdengar, Esemka Dikabarkan Bikin Mobil Listrik Gandeng Perusahaan China
"Data yang saya terima per bulan ini, perpindahan penduduk naik, termasuk mohon maaf sekali lagi, di kantong-kantong masyarakat berpenghasilan rendah semakin meningkat," ujar Heru.
Heru mengaku pihaknya tidak bisa dan tidak diperbolehkan melakukan batasan atas perpindahan penduduk.
Namun, Heru meminta jajaran Pemprov DKI hingga tingkat terbawah yakni RW dan RT untuk memperhatikan hal ini.
Ia menyebut, perpindahan penduduk yang akhirnya menyebabkan penambahan penduduk, juga akan berpengaruh pada kebutuhan anggaran daerah.
"Masih banyak warga DKI yang butuh perawatan di RS tersebut karena mereka dari berbagai penjuru dan wajar secara aturan boleh dirawat di RSUD Pasar Minggu," sebutnya.
Baca Juga: Angka Kemiskinan Naik, Tertinggi dari 9 Tahun Terakhir | BTALK
Ia menegaskan, pihaknya tidak tidak bisa melarang, tetapi nantinya, APBD DKI akan terbebani karena akhirnya RSUD Pasar Minggu harus diperbesar.
Mulai dari penambahan tempat tidur dan demikian juga pada rumah sakit lainnya seperti Budi Asih.
Heru yang juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan itu menambahkan, Pemprov DKI akan membahas soal perpindahan penduduk ini dalam rapat bersama TNI-Polri.
Lantara persoalan ini juga juga akan merembet ke persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Saya katakan, kita tidak bisa berikan batasan, harus kita terima. Saya tidak komentar banyak masalah ini, nanti saya sampaikan masalah ini secara detail pada saat rapat pimpinan dengan jajaran TNI-Polri," tuturnya.
Sumber : Antara
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.