Komisi VII DPR Tegaskan Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta Harus Diperhitungkan secara Matang

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo menegaskan insentif atau subsidi motor listrik sebesar Rp7 juta harus diperhitungkan secara matang. 

Hal tersebut diungkapkan Sartono dalam dialog di Sapa Indonesia Malam, Minggu (29/1/2023). 

"Kita harus ketahui, sepeda motor di Indonesia ini kan, merupakan kebutuhan utama masyarakat. Kalau berdasarkan data kan, hampir 123 juta unit di akhir tahun 2022 ini," bukanya. 

"Dengan jumlah sekian begitu besarnya, seberapa banyak ini yang menjadi target pemerintah di tengah kondisi APBN kita yang tidak baik. Ini kan harus diperhitungkan secara matang. Berapa triliun misalnya APBN akan terserap untuk subsidi daripada kendaraan listrik," jelasnya.

Sartono berpendapat, pemerintah seharusnya lebih dulu mencari daerah untuk percontohan, tidak secara nasional menerapkan program ini, untuk menyiapkan infrastruktur yang saat ini menurutnya masih kurang.

Ia kemudian mencontohkan motor listrik yang saat ini digunakan oleh sejumlah ojek online hanya bisa 50 km untuk satu kali pengisian daya.

Apabila kebijakan subsidi motor listrik diterapkan secara masif dan infrastruktur masih kurang, maka justru akan menyebabkan masalah karena bakal terjadi antrean di stasiun pengisian listrik. 

Baca Juga: Subsidi Rp7 Juta untuk Motor Listrik Dinilai akan Buat Angkutan Umum Semakin Krisis

"Istilahnya jangan grusa-grusu. Harus diperhitungkan secara matang, bertahap. Jangan belum matang tapi sudah mengeluarkan statement," tegasnya. 

"Infrastrukturnya sudah siap belum? Teknologinya juga sudah siap atau belum? Baterai misalnya. Itu kan setiap saat bisa rusak misalnya. Apa sudah tercukupi? Kan kita butuh APBN lagi untuk membangun itu," ujar Sartono. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Pandjaitan menyampaikan, bahwa Indonesia terus mendorong percepatan adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). 

Guna menarik minat masyarakat, peraturan terkait KBLBB akan diumumkan pekan depan di mana dalam aturan tersebut akan ada insentif yang akan diberikan kepada masyarakat. 

"Kita sudah finalkan (terkait KBLBB) di Ratas (Rapat Terbatas) kemarin, minggu depan sudah harus keluar Permen (Peraturan Menteri) dari Kementerian Keuangan terkait subsidi dan sebagainya. Mudah-mudahan minggu depan, Februari awal, Rp7 juta ya kira-kira untuk motor listrik baru dan nanti akan diumumkan semua. Nanti akan diprioritaskan untuk rakyat yang sederhana," kata Luhut, Jumat (27/1/2023) lalu. 

Ia juga menjelaskan bahwa ekosistem di Indonesia saat ini sudah siap dibangunnya proyek kawasan industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) Tanah Kuning, Kalimantan Utara.

"Ekosistem yang kita bangun ini sudah ada raw material-nya, refinery-nya, EV battery-nya semua sudah tersusun. Ini sudah berjalan dan presiden akan groundbreaking tanggal 27 Februari, sebesar 1.400 Megawatt dari 10.000 Megawatt di Sungai Kayan dan sekitarnya. Jadi ini one of the largest and greatest downstream industry akan ada di Tanah Kuning nanti," terang Luhut. 

Baca Juga: Mobil, Motor Listrik hingga Industri Maritim dan Bahari Hadir di IIMS 2023, Ini Daftar Lengkapnya