Eropa Larang Impor CPO Hasil Deforestasi, GAPKI: Tidak Takut, Masih Ada Pasar yang Lain

JAKARTA, KOMPAS.TV- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengakui tidak khawatir dengan Undang Undang Produk Bebas Defortasi Uni Eropa, yang melarang impor produk terkait defortasi termasuk minyak kelapa sawit.

Adapun minyak sawit dari Indonesia memang dihasilkan dari kebun sawit hasil membabat hutan Kalimantan dan Sumatera.

“Pasar sawit itu akan tetap tumbuh karena ini kan basic need ya untuk makan, energi, industri. Jadi Indonesia ketakutan kehilangan Eropa? Tidak ya karena pasar yang lain akan terus tumbuh dengan baik,” kata Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono seperti dikutip dari Antara, Rabu (25/1/2023).

Joko menilai, Eropa sebenarnya juga tidak ingin melarang sawit dari Indonesia. Contohnya, pada saat Indonesia melarang ekspor sawit tahun 2022, Eropa juga kebingungan mencari negara pengekspor sawit akibat kebutuhan industri Eropa yang cukup tinggi,

“Buktinya pelarangan ekspor pun kebingungan dan ngejar-ngejar Presiden juga,” ujar Joko.

Indonesia, lanjutnya, seharusnya fokus untuk memperjuangkan sawit masuk dalam perdagangan global, di mana pun pasarnya. Pasalnya, kuota impor sawit dari negara-negara lain terus meningkat.

Baca Juga: Dakwaan: Grup Wilmar, Musim Mas dan Permata Hijau Raup Untung Ilegal dari Ekspor CPO di Kemendag

GAPKI mencatat sepuluh negara tujuan ekspor minyak sawit Indonesia berturut-turut adalah China, India, Amerika Serikat, Pakistan, Malaysia, Belanda, Bangladesh, Mesir, Rusia dan Italia.

Peringkat Amerika Serikat pun naik dari peringkat 5 pada tahun 2022 menjadi peringkat 3 sebagai negara pengimpor utama produk sawit Indonesia pada tahun 2022.

“Amerika Serikat sudah 2 juta lebih, padahal dulu cuma 400.000-an,” ucapnya.

Ia menyebut banyak negara bagian Amerika Serikat yang menggunakan biodiesel, sehingga dari sisi makanan dan energi pertumbuhannya cukup bagus karena permintaan yang juga terus naik.

“Yang jauh lebih penting bagaimana strategi diplomasi. Contohnya UU Deforestasi, Indonesia melakukan usaha termasuk melalui tim support dan kampanye jadi mestinya orang melihat kita bisa me-lobby,” tuturnya.

Sebagai informasi, Uni Eropa punya Undang-undang Produk Bebas Deforestasi (Deforestation Free Product) baru yang disetujui  6 Desember 2022 lalu.