Utang RI Capai Rp7.734 T, Sri Mulyani Yakin Indonesia Mampu Bayar: Pembangunan Tidak Nunggu Kaya

"Ini adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Perguruan Tinggi yang ada di bawah Kemenag dan Kemendikbud, nilainya Rp 9,6 triliun jadi lebih besar dari Islamic Development Bank maupun Saudi Fund for Development," jelasnya.

Sri Mulyani menyampaikan betapa pentingnya membangun perguruan tinggi keagamaan dan perguruan tinggi lainnya. Yakni sebagai investasi agar bonus demografi di 2045 memberikan manfaat optimal.

"Menjadi negara maju Insya Allah kita akan merayakan Indonesia 100 tahun, maka kita perlu investasi hari ini, pada saat penduduk kita demografinya masih muda. Kalau generasi yang muda tidak dilakukan investasi pendidikan pada saat ini, maka masa tua mereka bisa menjadi sengsara," paparnya.

Diberitakan Kompas TV sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, sampai dengan akhir Desember 2022,  posisi utang Pemerintah berada di angka Rp7.733,99 triliun. Dengan jumlah itu, maka kini rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 39,57 persen.

Mengutip Buku "APBN KiTA" dari  Kementerian Keuangan Edisi Januari 2023, Rabu (18/1/2023), terdapat peningkatan dalam jumlah nominal dan rasio utang jika dibandingkan dengan bulan November 2022.

Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (Desember 2021), rasio utang terhadap PDB menurun dari sebelumnya 40,74 persen menjadi 39,57 persen.

Baca Juga: RI-Arab Saudi Lakukan Pertemuan Bilateral di Al Ula, Mendag Arab Saudi: Ini Pertemuan Bersejarah

Jumlah utang Indonesia saat ini hampir mendekati Rp8.000 triliun. Tetapi menurut Kemenkeu, jumlah itu masih dalam batas aman.

“Meskipun demikian, peningkatan tersebut masih dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal,” tambah Kemenkeu.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola utang dengan hati-hati. Untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang, Pemerintah akan selalu mengacu kepada peraturan perundangan dalam kerangka pelaksanaan APBN, yang direncanakan bersama DPR, disetujui dan dimonitor oleh DPR, serta diperiksa dan diaudit oleh BPK,” sambungnya.

Berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 88,53 persen dari seluruh komposisi utang akhir Desember 2022. Sementara berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (Rupiah), yaitu 70,75 persen.

Kemenkeu menjelaskan, langkah ini menjadi salah satu tameng pemerintah dalam menghadapi volatilitas yang tinggi pada mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri.

Dengan strategi utang yang memprioritaskan penerbitan dalam mata uang Rupiah, porsi utang dengan mata uang asing ke depan diperkirakan akan terus menurun dan risiko nilai tukar dapat makin terjaga.

Baca Juga: Sama-Sama Disubsidi, Tapi Biaya Haji Malaysia Lebih Murah dari Indonesia, Ini Penjelasannya

Sementara itu, kepemilikan SBN saat ini didominasi oleh Perbankan dan diikuti Bank Indonesia (BI). Sedangkan kepemilikan investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57 persen, hingga akhir tahun 2021 tercatat 19,05 persen, dan per akhir Desember 2022 mencapai 14,36 persen.

“Hal tersebut menunjukkan upaya pemerintah yang konsisten dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan didukung likuiditas domestik yang cukup,” kata Kemenkeu.

“Meski demikian, pemerintah akan terus mewaspadai berbagai risiko yang berpotensi meningkatkan cost of borrowing seperti pengetatan likuiditas global dan dinamika kebijakan moneter negara maju,” imbuh Kemenkeu.