Jokowi Soal Resesi 2023: Penduduk di Negara yang Tidak Resesi, akan Merasakan Sedang Resesi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan, banyak negara di dunia akan mengalami resesi pada tahun 2023.

Bahkan masyarakat di negara yang tidak terdampak resesi pun, tetap akan merasakan kondisi sedang dalam resesi ekonomi.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutannya dalam Peringatan HUT ke-50 PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023).

"Kita semua harus hati-hati, kita harus kerja lebih keras lagi, meski kita tumbuh lebih baik di 2022 tetapi hati-hati. Karena Managing Director IMF, Kristalina Georgieva (mengatakan) tahun 2023, sepertiga ekonomi (dunia) akan mengalami resesi,"  kata Jokowi seperti dikutip dari tayangan Breaking News Kompas TV. 

"Dan untuk negara-negara yang tidak terkena resesi, ratusan juta penduduknya akan merasakan sedang dalam resesi," tambahnya. 

Baca Juga: Jemaah Haji dan Umrah Khusus Wajib Daftar BPJS Kesehatan, Hidayat Nur Wahid: Memberatkan Jemaah

Ia menegaskan, pernyataannya itu bukan untuk menakut-nakuti masyarakat. Ia hanya ingin mengajak semua pihak berhati-hati.

Khususnya jajaran menterinya dan pembuat kebijakan lainnya. Pasalnya, jika salah membuat kebijakan, akan merugikan rakyat. 

"Dan sekali lagi Alhamdulillah, Indonesia termasuk yang masih bertahan sampai hari ini karena fondasi yang kita bangun yaitu infrasturktur untuk indonesia maju," ujar Jokowi. 

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia agar perekonomian tetap kuat, adalah dengan melakukan hilirisasi industri.

Upaya itu tetap dilakukan meski mendapat tentangan dari banyak negara, hingga menggugat Indonesia ke WTO. 

“Kita harus berani seperti itu. Kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut, karena kekayaan alam itu ada di Indonesia. Ini kedaulatan kita dan kita ingin dinikmati oleh rakyat kita, dinikmati oleh masyarakat kita,” tutur Jokowi. 

Baca Juga: Megawati Mengaku Ialah yang Minta Jokowi Pilih Ma'ruf Amin dan Mahfud MD, Berikut Selengkapnya!

Presiden pun menegaskan bahwa pemerintah tidak gentar dalam menghadapi gugatan yang dilayangkan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan Indonesia.

“[Larangan ekspor bijih] nikel kita digugat oleh Uni Eropa dan sudah diputuskan kita kalah. Tapi saya sampaikan kepada Bu Menteri Luar Negeri, ‘Jangan mundur.’ Karena inilah yang akan menjadi lompatan besar peradaban negara kita, saya meyakini itu,” tambahnya. 

 

Presiden melanjutkan, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Uni Eropa beberapa waktu lalu, ia juga mendorong adanya kesetaraan dalam kemitraan antarnegara. Sehingga tidak ada satu negara yang merasa lebih unggul daripada negara lain.

“Saya menyampaikan, kemitraan itu harus setara dan tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh negara manapun mendikte dan tidak boleh negara-negara maju itu merasa bahwa standar mereka lebih bagus dari standar negara kita,” tutur Jokowi. 

Baca Juga: Jokowi Singgung Capres di Acara HUT Ke-50 PDIP: Saya Senang Calonnya Dari Kader Sendiri!

Seperti yang dikatakan Presiden Soekarno pada tahun 1965, lanjut Jokowi, Indonesia harus mampu berdikari dan tidak menggantungkan diri kepada negara mana pun.

Selain itu, Presiden Soekarno juga mendorong pemerintah untuk memperluas kerja sama yang sederajat dan saling menguntungkan dengan negara lain.

“Bung Karno tahun 1965 sudah menyampaikan itu, supaya kita tidak bisa didikte dan tidak menggantungkan diri kepada negara mana pun. Inilah yang ingin kita lakukan, berdikari, berdikari, berdikari,” pungkas Presiden Jokowi.