Populasi di IKN Dibatasi Hanya 1,91 Juta Jiwa, Proses Pemindahan hingga 2045

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan, populasi penduduk di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dibatasi hanya 1,91 juta orang. Sehingga tidak akan terlalu padat seperti Jakarta, dengan populasi mencapai 10 juta penduduk.

"Apakah nanti akan seperti Jakarta? Tidak. Justru terdapat pengendalian penduduk di sini (IKN)," kata Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati seperti dikutip dari Antara, Selasa (22/11/2022).

Ia menjelaskan, pemindahan tahap pertama pada 2024 diperkirakan sekitar 250.000 penduduk. Terdiri dari pekerja konstruksi serta ASN dan TNI - Polri tahap pertama. Pemindahan terus dilakukan secara bertahap, hingga selesai pada 2045.

"Selesainya baru pada tahun 2045 yang diperkirakan 1,91 juta penduduk, tidak boleh lebih dari itu karena daya dukung lingkungan serta lahannya untuk 1,91 juta penduduk," ujarnya.

Oleh karena itu, kerja sama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah setempat sangat penting. Salah satunya terkait untuk kebijakan pengendalian penduduk di sekitar kawasan IKN.

Baca Juga: Daftar Kantor Pemerintahan Pertama yang Pindah ke IKN pada 2024, Mana Saja?

"Kenapa harus 1,91 juta penduduk? Kami menghitungnya dengan perkiraan 250.000 penduduk itu hanya pekerja, ASN, dan TNI-Polri. Kalau membawa keluarga dan lainnya maka itu akan bisa menjadi 500.000 orang pada tahun 2024. Namun kemungkinan konstruksi baru dimulai sehingga diperkirakan tidak sebanyak itu," ucapnya.

Salah satu lembaga yang akan pindah lebih dulu adalah Bank Indonesia. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, pihaknya mulai menyiapkan perpindahan bank sentral ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser, Kalimantan Timur, pada 2023.

Hal itu dilakukan karena BI merupakan salah satu lembaga yang akan terlebih dulu pindah, bersama dengan beberapa lembaga dan kantor pemerintahan lainnya.

"Deputi Gubernur kami sudah mulai bolak-balik ke IKN untuk persiapan ini, sehingga perpindahan BI ke IKN masuk dalam arah kebijakan kami pada 2023," kata Perry dalam Raker dengan Komisi XI DPR RI, seperti dikutip dari Antara, Senin (21/11/2022).

Ia menyampaikan, saat ini bank sentral sudah berada pada tahap akhir penyesuaian konseptual desain perpindahan ke IKN baru. BI juga akan berkoordinasi dengan pemerintah sesuai peta jalan (roadmap) perpindahan ke IKN.