Penjualan Rokok Elektrik Rasa Buah bakal Dilarang Pemerintah? Ini Penjelasannya
JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah berencana akan melarang penjualan rokok elektrik rasa buah. Kebijakan ini diterapkan dengan mengikuti aturan yang sudah berlaku di China.
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Edy Sutopo mengatakan, pelarangan ini diharapkan bisa menekan jumlah perokok di bawah umur.
"Otoritas China melarang rokok elektrik yang rasa buah. Mungkin ini karena kebijakan melibatkan stakeholder, barangkali ini masukan yang sangat bagus. Iya ada kemungkinan (dilarang)," tutur Edy di Jakarta, Kamis (3/11/2022), dikutip dari Kompas.com.
Baca Juga: Cukai Rokok Naik hingga 12 Persen pada 2023 dan 2024, Ini Alasan Pemerintah
Meski demikian, Edy belum bisa memastikan kapan kebijakan pelarangan rokok elektrik rasa buah atau hasil tembakau ini diberlakukan.
Pasalnya, jumlah pemangku kepentingan atau stakeholder dalam industri hasil tembakau terbilang cukup besar.
"Nanti akan kami sampaikan ke stakeholder, ada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perekonomian, ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK), yang menentukan arah kebijakan industri hasil tembakau (IHT)," jelasnya.
Baca Juga: Sri Mulyani: Tarif Cukai Rokok Meningkat hingga 12 Persen pada 2023
Ia melanjutkan, pemerintah sangat memperhatikan kesehatan anak-anak di bawah umur. Terlebih rokok elektrik hanya boleh digunakan untuk orang berusia 18 tahun ke atas.
"Rokok (elektrik) ini untuk 18 tahun ke atas. Perlu bersama-sama pemerintah pelaku usaha libatkan media, ikut mengawasi. Kita sangat concern tentang perokok anak, kami tak ingin generasi muda kita terdampak," pungkas Edy.
Sumber : Kompas.com
BERITA LAINNYA
Tak Terima Dituding Biang Keladi Kenaikan PPN 12 Persen, PDIP: Salah Alamat, Itu Usulan Jokowi
23 Desember 2024, 10:50 WIB
Presiden Prabowo Berniat Ampuni Koruptor, Pukat UGM: Ini Jadi Angin Segar Bagi Pelaku Korupsi
23 Desember 2024, 10:48 WIB
[FULL] Analisis Ahli soal PPN 12 Persen, Benarkah Dampaknya Tak Besar ke Inflasi & Tekanan Ekonomi?
23 Desember 2024, 10:48 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Konfirmasi QRIS & E-toll Tak Kena PPN 12 Persen | SERIAL HARGA NAIK
23 Desember 2024, 10:44 WIB
Prabowo Akan Gunakan Mekanime Pengampunan untuk Koruptor, Pukat UGM: Sangat Berbahaya
23 Desember 2024, 10:25 WIB
Prabowo Maafkan Koruptor Asal Kembalikan Hasil Korupsi, Saut: Dia Nggak Paham "Due Process of Law"
23 Desember 2024, 10:23 WIB
Blak-blakan Fadli Zon, PDIP hingga Kapolri soal Pembatalan Pameran Lukisan Yos Suprapto di Galnas
23 Desember 2024, 10:18 WIB
Gunung Semeru Kembali Erupsi Pagi Ini, Semburkan Kolom Abu Setinggi 500 Meter
23 Desember 2024, 10:09 WIB
Musim Dingin Melanda Gaza, Warga Palestina Berjuang Melawan Angin Kencang dan Tenda Terancam Roboh
23 Desember 2024, 10:02 WIB
[FULL] Polemik Pernyataan Presiden Prabowo Maafkan Koruptor yang Balikan Curian, Kebijakan Tepat?
23 Desember 2024, 09:52 WIBFOLLOW US
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.