Ekonomi di Tahun Politik: Peputaran Dana Kampanye Triliunan dari Tukang Sablon hingga Pemilik Media

JAKARTA, KOMPAS.TV - Indonesia akan menggelar pemilu serentak pada 2024, di mana Pilpres, Pileg, dan Pilkada akan dilakukan dalam tahun yang sama. Jauh sebelum pemilu diadakan, partai politik sudah mulai bergerilya melakukan kampanye. Lantaran, masa kampanye yang resmi belum dimulai oleh KPU.

Tak bisa dipungkiri, tahun 2023 pun akan menjadi tahun politik meski pencoblosan baru dilakukan pada 2024. Parpol akan sibuk berkoalisi dan kucuran biaya kampanye akan mengalir ke berbagai pihak. 

Banyaknya uang yang mengalir terkait pemilu, menjadi perhatian sendiri bagi pemerintah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan menyebut penyelenggaraan pemilu bisa menjadi booster untuk jalannya perekonomian pada 2023 dan 2024.

Airlangga menilai di tengah ancaman resesi ekonomi pada 2023 dan konstelasi politik global, Indonesia bisa mempertahankan stabilitas ekonomi dengan pemilu. Pasalnya, setiap partai politik biasanya cenderung menggunakan dana partai untuk kegiatan masyarakat. 

Baca Juga: 2023 Dunia Resesi, Indonesia Terbantu Belanja Kampanye Parpol di Tahun Politik

Kegiatan tersebut, bisa membantu kelangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atau stabilitas ekonomi di masyarakat.

“Dalam pemilu biasanya hampir semua partai mengalokasikan dana untuk kampanye, dan alokasi dana kampanye itu untuk kegiatan masyarakat. Sehingga kita berharap pemilu itu akan menggerakkan perekonomian,” kata Airlangga kepada wartawan beberapa waktu lalu. 

“Sehingga Pemilu itu akan jadi booster tambahan daripada kebijakan parpol terhadap kegiatan politik masyarakat,” tambahnya. 

Biaya kampanye bahkan sudah keluar di tahun ini. Berdasarkan data Nielsen Ad Intel, total belanja iklan di semester I-2022 mencapai Rp 135 triliun, naik 7 persen dari tahun lalu yang hanya Rp 127 triliun.

Dari jumlah itu, partai politik dan pemerintahan punya angka belanja iklan mencapai Rp 4,4 triliun. Iklan partai politik dan pemerintahan naik 13 persen dari tahun lalu dan berada di posisi ke-5 sebagai pengiklan terbanyak.

Baca Juga: Bahlil: Ekonomi 2023 Gelap dan Penuh Jalan Berlubang, Perlu Sopir yang Sudah Teruji

"Kita lihat memang pastinya kalau untuk partai politik udah mulai dari sekarang sudah mulai start duluan," kata Direktur Eksekutif Nielsen Hellen Katherina seperti dikutip dari Antara.