Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Bengkak, Komisi VI DPR RI Pertanyakan Kredibilitas China

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menolak penggunaan dana APBN untuk membiayai cost overrun atau pembengkakan beban biaya dari proyek infrastruktur pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal ini menyusul sejumlah aspek yang dinilai janggal.  

"Jangan terjebak mau menggelontorkan dana APBN untuk menanggung pembengkakan biaya," kata Amin Ak dalam keterangan tertulis, Rabu (3/8/2022). 

Ia mengungkapkan, penolakan keras tersebut berdasarkan beberapa aspek dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinilai janggal sejak proposal disampaikan China pada Agustus 2015 silam. 

China ketika itu, menawarkan biaya proyek yang lebih murah dibanding Jepang dan menjanjikan proyek dikerjakan secara business to business (BtoB) tanpa perlu jaminan pemerintah.

Namun pada perjalanannya, pembangunan ini membuat Indonesia terjebak pada dilema, antara melanjutkan proyek dengan risiko beban utang yang makin besar atau menghentikan proyek dengan risiko proyek mangkrak. Kedua pilihan itu tetap mengharuskan Indonesia membayar utang yang sudah terlanjur berjalan.

Untuk menghentikannya, ungkap Amin, juga sulit selain karena sudah terlanjur menggunakan dana sangat besar, pengerjaan proyek ini sudah melebihi 80 persen.

Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat Dukunga PMN Senilai Rp 4,1 Triliun

“Sejak awal studi kelayakan dilakukan pihak China. Sangat aneh jika mereka tidak mampu mendeteksi potensi pembengkakan biaya tersebut. Apakah ini karena kredibilitas dan kualitas studi kelayakan yang rendah atau sebuah jebakan agar proyek rugi tersebut tetap berjalan," ungkapnya. 

Kejanggalan lain, menurut Amin, dari sisi bisnis, operasional kereta cepat Jakarta-Bandung ini sulit untuk balik modal. Hal ini karena dengan menghitung besarnya biaya pembangunan yang membengkak menjadi 7,9 miliar dolar AS dari semula hanya 5,13 miliar dolar AS. 

"Secara hitungan bisnis sangat sukar untuk bisa kembali modal," katanya. 

 Amin pun menyebut, situasinya mirip dengan apa yang dialami sejumlah negara yang menggunakan pendanaan dari China untuk pembangunan infrastruktur seperti Srilanka dan Pakistan.

Sebagaimana diketahui, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah optimistis Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bisa beroperasi pada 2023.

"Kami yakin kereta cepat segera bisa beroperasi, mudah-mudahan di tahun depan," ujarnya dalam media briefing pada Selasa (26/7) lalu.

Ia menegaskan pihaknya bersama Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi saat ini terus melakukan pengawasan secara ketat dalam proyek KCJB. 

Pasalnya, proyek KCJB menjadi salah satu tujuan dari kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping saat KTT G20 di Indonesia pada November 2022.