Malaysia Bentuk Satgas Jihad Lawan Inflasi, Tugasnya Enggak Main-Main

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah Malaysia membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus Jihad Melawan Inflasi.

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yakoob mengatakan, satgas tersebut bertugas untuk membantu Keluarga Malaysia menghadapi tantangan meningkatnya biaya hidup.

Ia menjelaskan, Satgas Khusus Jihad Melawan Inflasi akan bekerja dengan cara mengumpulkan semua informasi dari kementerian, lembaga dan masyarakat.

Kemudian merumuskan strategi dan mengkoordinasikan tindakan untuk menyelesaikan masalah terkait inflasi, terutama pengendalian kenaikan harga barang secara lebih efisien dan efektif.

“Tim khusus tersebut akan berfungsi seperti tim yang menangani pandemi Covid-19, dengan mengadakan pertemuan dua kali seminggu pada Senin dan Kamis,” kata Ismail seperti dikutip dari Antara, Jumat (1/7/2022).

Tim Khusus Jihad Penanggulangan Inflasi akan diketuai oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Annuar Musa.

Baca Juga: Inflasi Tembus 60 Persen, Argentina Naikkan Suku Bunga Acuan 300 Basis Poin

Sementara lima anggotanya yaitu Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Pertanian dan Industri Makanan Dr Ronald Kiandee, Menteri Perdagangan Domestik dan Urusan Konsumen Alexander Nanta Linggi, Menteri di Departemen Perdana Menteri (Ekonomi ) Mustapa Mohamed dan Sekretaris Utama Pemerintah Mohd Zuki Ali.

Annuar mengatakan, mereka akan memperhatikan semua harga barang dan jasa yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan laju inflasi, selain ayam, telur, dan minyak goreng.

“Kami juga memberikan jaminan bahwa kami akan terus mengambil pendekatan proaktif untuk mengendalikan dan menjaga inflasi negara pada tingkat yang rendah dan terkendali,” ujar Annuar.

Menurutnya, meskipun tingkat inflasi di seluruh dunia sedang meningkat, Malaysia masih termasuk negara dengan tingkat inflasi terendah, yaitu sebesar 2,8 persen.

Baca Juga: Inflasi Tinggi, Amerika Serikat Diperkirakan Masuk Jurang Resesi Tahun Depan

“Mungkin banyak yang tidak menyadari bahwa ini adalah hasil dari komitmen pemerintah dalam menerapkan langkah pengendalian harga, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok dengan pemerintah memberikan beberapa subsidi,” tutur Annuar.

Parlemen Malaysia tahun lalu telah menyetujui subsidi total RM33 miliar ringgit Malaysia (RM) atau setara Rp111,92 triliun untuk 2022. 

Subsidi itu untuk mengurangi beban rakyat Malaysia, akibat kenaikan harga.

Tetapi karena melihat tren kenaikan harga, Kementerian Keuangan telah memproyeksikan subsidi akan meningkat lebih dari 2 kali lipat, menjadi RM70 miliar atau setara Rp237,39 triliun.