Alami Vandalisme Hingga Pelapukan, Pemerintah akan Kucurkan Rp6,8 T Untuk Menata Borobudur

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, banyak masalah yang terjadi di kawasan Candi Borobudur, sehingga butuh penanganan khusus. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers virtual, Minggu (5/6/2022).

Ia menyebut, masalah Candi Borobudur berupa tindakan pengunjung yang melanggar ketentuan, seperti vandalisme hingga buang sampah sembarangan.

“Belum lagi perilaku pengunjung yang suka melakukan vandalisme, menyelipkan benda tertentu di sela-sela batu candi, membuang sampah sembarangan, dan yang lebih parah adalah tidak bisa menghargai Candi Borobudur sebagai situs umat Buddha. Ini semua kan perlu penanganan khusus,” kata Luhut dikutip pada Senin (6/6/2022).

Baca Juga: Tiket Masuk ke Borobudur untuk Pelajar Rp5.000, Rp 750 Ribu Sampai ke Puncak

Padahal, menurut ahli kondisi Candi Borobudur sudah rentan dan terancam. Lantaran Borobudur mengalami pelapukan. Kondisi Borobudur juga terancam oleh erupsi gunung berapi dan gempa bumi yang selama ini sering terjadi.

“Candi Borobudur itu kan cagar budaya Indonesia yang ditetapkan sebagai situs Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO. Dengan relief yang sarat makna khususnya bagi umat Buddha dan kita umat manusia, penting bagi kita semua memberi perhatian khusus untuk menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya nusantara tersebut,” jelas Luhut.

Rencana pemerintah menaikkan tarif masuk Candi Borobudur menjadi Rp750.000 menuai kontroversi. Kebijakan  itu sejalan dengan penataan Candi Borobudur, untuk menjadi laboratorium konservasi cagar budaya bertaraf internasional.

Baca Juga: Dukung Rencana Tarif Tiket Naik Candi Borobudur Rp750 Ribu, ASSPI: Itu Cara Menghargai Borobudur

Penataan dilakukan dengan membatasi pengunjung sebanyak 1.200 orang per hari. Pengunjung juga diwajibkan memesan tiket secara online.

Pemerintah juga akan mengeluarkan dana sebesar Rp 6,8 triliun untuk menata kawasan Candi Borobudur. Mulai dari penataan tanah hingga penataan kabel listrik.

"Budget kita usulkan, Rp 6,8 triliun untuk penataan ini semua. Tanah kita beresin, penetapan, lampu kabel gak ada lagi boleh di atas. Ini harus dilakukan, karena sekarang Indonesia jadi negara yang leading dalam masalah energi hijau ini," terang Luhut kepada wartawan, usai acara peresmian  Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Borobudur, Sabtu (4/6/2022).