Luhut Punya Sederet Jabatan di Era Jokowi, Pengamat: Good Governance Enggak Bagus

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo kembali memberikan jabatan baru kepada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kali ini, Luhut mendapat jabatan sebagai Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Banyak pihak yang mengkritik penunjukan Luhut tersebut. Sosiolog Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet bahkan menilai, hal itu mencerminkan tata kelola pemerintahan yang kurang baik dari Presiden Joko Widodo.

"Dalam sudut pandang good governance enggak bagus," kata Robet seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (12j/4/2022).

Baca Juga: Disebut jadi Sumber Isu Tiga Periode, Masinton Minta Luhut Tanggung Jawab Atas Aksi Demo 11 April

Ia menyampaikan, ada pembagian tugas dan fungsi yang tidak seimbang di pemerintahan Presiden Jokowi. Lantaran ada penumpukan tugas dan wewenang kepada satu orang. Seolah-olah Luhut adalah satu-satunya pejabat yang bisa menangani berbagai persoalan.

"Seakan-akan sumber daya di sekitar kabinet demikian tiris. Apa ya di Indonesia enggak ada lagi orang yang bisa selain dia. Dari segi manajemen apakah akan efektif?," ujar Robet.

"Otoritas yang luas di segenap bidang juga rentan terhadap benturan kepentingan. Cara seperti ini keliru karena tidak membangun sistem," ucapnya.

Baca Juga: Blak-blakan! Luhut Binsar Pandjaitan Ngaku Utang Budi pada Sosok Mbak Sur, Siapakah Dia?

Dewan SDA Nasional merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional. Lembaga ini merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden.

Berikut jabatan yang pernah dan sedang dipegang Luhut Binsar Pandjaitan di masa Presiden Joko Widodo:

1. Pimpin Diplomasi Lobi Uni Eropa soal Pelarangan Sawit
2. Ketua Pertemuan IMF-Bank Dunia di Indonesia
3. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Tim Gernas BBI)
4. Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
5. Koordinator PPKM Jawa-Bali
6. Ketua Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional
7. Kepala Staf Presiden
8. Menko Polhukam
9. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
10. Plt Menteri ESDM
11. Plt Menteri Perhubungan
12. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
13. Plt Menteri Kelautan dan Perikanan