Pernah Dikritik Pemerintah AS Soal E-Katalog, Ini Jawaban Luhut

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku pernah ditegur oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS). Lantaran pemerintah Indonesia menghilangkan produk AS dalam e-katalog pemerintah.

Luhut kemudian menjawab jika hal itu dilakukan karena mencontoh AS.

"Memang saya pernah dikritik oleh Pemerintahan Amerika, Dubesnya (AS) datang ke saya dengan timnya mengatakan 'kenapa Mister Luhut, banyak produk kami dicabut dari e-katalog?'," kata Luhut saat menutup acara Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri secara virtual, Kamis (24/3/2022).

"Saya bilang ke dia (Dubes AS), 'eh Amabasador, Presidenmu yang mengajari kami. Karena kami baca executive order-nya, dia bilang Amerika first, gunakan produk Amerika'. Jadi saya bilang, kita ikutin kamu, kita gunakan produk dalam negeri. Dia enggak bisa ngomong sejak itu," lanjutnya.

Baca Juga: Kejar Target Belanja UMKM Lokal Rp400 T, Pemerintah Gelar Business Matching di Bali

Luhut menegaskan, ia kerap menekankan kepada delegasi negara lain yang datang ke Indonesia, jika negara ini bisa maju dengan kemampuan sendiri. Tidak bergantung dengan negara-negara lain.

Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kualitas produk lokal agar kualitasnya setara dengan produk negara maju.

"Jadi apa yang mau saya katakan kepada kita semua, bangsa ini kalau mau jadi bangsa maju jangan pernah bermimpi bangsa maju itu mendorong negara berkembang seperti kita untuk menjadi negara maju. Jangan pernah bermimpi. Kita yang harus membuat negara kita ini maju," terang Luhut.

Luhut menilai, e-katalog yang saat ini digunakan pemerintah butuh banyak perbaikan. Hal itu juga sudah ia laporkan ke Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Jangan Lupa, Rumah KPR Juga Harus Dilaporkan di SPT

"Kita coba perbaikin sana sini, sana sini, kungfu kiri kanan enggak beres-beres. Saya lapor ke Bapak Presiden, mesti ada reform mengenai e-katalog. Karena ada Rp1.170 triliun (dana APBN) dan tiap tahun angka itu naik. Ini yang menjadi masalah. Padahal, kalau kita belanjakan itu dalam negeri akan menciptakan dampak luar biasa," ungkapnya.

Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022 dihadiri oleh 1.000 peserta yang berasal dari perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan industri serta para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Program itu digelar untuk meningkatkan penggunaan produk UMKM lokal dalam belanja pemerintah tahun ini. Presiden Jokowi menargetkan agar Rp400 triliun dari dana APBN dibelanjakan untuk produk UMKM.