Ekonom: Pemerintah Harusnya Tegas kepada Penimbun Minyak Goreng, Bukan Mencabut HET

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat Ekonomi Bhima Yudhistira menyesalkan keputusan pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Seharusnya pemerintah tegas dalam kebijakan minyak goreng, terutama karena belakangan ternyata ada dugaan terjadinya penimbunan stok.

Bhima Yudistira mengatakan pemerintah harus melakukan penegakan hukum dengan tegas.

Apalagi, belakangan diketahui minyak goreng justru kembali tersedia di pasaran dan tidak langka, setelah pemerintah mencabut kebijakan HET.

Baca Juga: Petugas Temukan Ribuan Liter Minyak Goreng di Dalam Gudang Distributor

“Berarti selama ini pasokan ada tetapi ditahan ataupun ditimbun oleh distributor,” ucap Bhima, Kamis (17/3/2022).

Karena itu pemerintah harus tegas melakukan penegakan hukum karena sudah jelas dugaan praktik penimbunan.

“Ini perlu adanya penegakan hukum sebenarnya,” tutur Direktur Center of Economic And Law Studies ini.

Baca Juga: Antisipasi Penimbunan Minyak Goreng, Petugas Gabungan Sidak Pasar

Dia juga mengatakan pencabutan HET tidak tepat dan sangat berisiko, terutama dilakukan menjelang Ramadan.

Hal ini karena pada Ramadan, permintaan terhadap berbagai komoditas termasuk minyak goreng, bakal naik. Ketika harga minyak goreng kembali diserahkan kepada mekanisme pasar, maka bakal terjadi pula kenaikan harga yang bakal merugikan konsumen.

“Ketika HET itu kemudian dilepas dan kebijakan minyak goreng diserahkan kepada pasar ini akan sangat merugikan konsumen bukan hanya kelas menengah tetapi juga rumah tangga dan industri skala kecil,” ungkapnya.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Keluar Duit Rp7,2 T buat Subsidi Minyak Goreng Curah

Dia menilai pencabutan kebijakan HET mengindikasikan pemerintah lepas tangan soal minyak goreng.

Padahal, kebijakan tersebut dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan juga menyebabkan inflasi yang jauh lebih tinggi.

“Apalagi momentumnya bertepatan dengan perlakuan PPN menjadi 11% pada bulan April,” tuturnya.