Namanya Disebut Terlibat Proyek IKN, Adik Prabowo: Ini Kebohongan Besar

JAKARTA, KOMPAS.TV- Chief Executive Officer (CEO) Arsari Group Hashim Djojohadikusumo mengaku terkejut namanya disebut sebagai bagian oligarki, yang menguasai proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).

"Saya terkejut dan saya kecewa dengan nama saya disebut-sebut seolah-olah bagian dari oligarki, seolah-olah terus dapat rezeki dari pemerintah, dapat pembagian proyek dari pemerintah, dan seolah-olah ini bagian suatu deal politik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi agar Prabowo ditarik atau disambut sebagai bagian dari pemerintah Indonesia tahun 2019," kata Hashim dalam konferensi pers virtual, Selasa (8/2/2022).

Hashim menyampaikan, perusahaannya memang mempunyai bisnis penyediaan air bersih untuk mensuplai sejumlah wilayah di Kaltim. Namun bisnis itu sudah dijalankan sejak 2016, atau 3 tahun sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan lokasi IKN di Kaltim.

Baca Juga: Alasan Adik Prabowo Tak Akan Jual Lahan di Kaltim Untuk IKN

Menurut Hashim, bisnis penyediaan air di Kaltim awalnya untuk memenuhi kebutuhan operasional Arsari Group di sana. Ia pun menyewa konsultan asal Belanda, Witteveen Bos, untuk mensurvei pasokan air.

"Perusahaan itu merupakan salah satu konsultan engineering air bersih yang ternama di dunia. Dan saya menunjuk untuk membuat feasibility e study atau studi kelayakan apakah layak atau tidak dibangun proyek air yang besar di tempat yang saya miliki di Kaltim," tutur Hashim.

"Berdasarkan hasil studi kelayakan Witteveen Bos, ternyata di wilayah kami topografinya sangat mendukung untuk dibangun bendungan yang bisa menghasilkan air melimpah,” tambahnya.

Arsari Group pun berencana memasok air bersih di wilayah Kalimantan Timur, seperti Balikpapan, Samarinda, Kota Bangun, Tenggarong, Kabupaten PPU, dan sekitarnya. 

Baca Juga: Ada Petisi Tolak Pemindahan IKN, Pimpinan DPR: Pemerintah Harus Akomodir Masukan Masyarakat

Hashim menjelaskan, Arsari Group sudah memiliki lahan di Balikpapan sejak 2007. Saat itu, Hashim memutuskan membeli suatu perusahaan yang memiliki hak pengusahaan hutan (HPH) cukup besar seluas 260.000 hektare dan tanah yang luasnya sekitar 450 hektare.

"Ini saya mau sampaikan seolah-olah ini rezeki dari pemerintah, pemerintah seolah-olah bagi-bagi proyek dan pada sejumlah petinggi-petinggi atau tokoh-tokoh supaya mendapat dukungan politik," ucap Hashim.

"Saya bisa katakan bahwa itu adalah bohong, ini kebohongan besar sekali, juga merupakan fitnah. Tidak ada deal politik, itu proyek air bersih semata-mata untuk melayani kebutuhan masyarakat Kaltim atas permintaan dari masyarakat Kaltim," sambungnya.

Baca Juga: Wakil Ketua DPR Siap Hadapi Gugatan UU IKN di MK

Sebelumnya, beredar laporan yang menyebut dari koalisi masyarakat sipil yakni JATAM Nasional, JATAM Kalimantan Timur, WALHI Nasional, Walhi Kalimantan Timur, Trend Asia, Forest Watch Indonesia, Pokja 30, dan Pokja Pesisir dan Nelayan yang mengaku telah melakukan riset mendalam selama tiga bulan bertajuk 'Ibu Kota Baru Untuk Siapa?'

Dalam laporan, ada pernyataan Ibu Kota baru di Penajam Utara Kalimantan menguntungkan sejumlah elit. Diantaranya disebut adalah Hashim Djojohadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.