Di KTT APEC-ABAC, Presiden Jokowi Bicara Pemberdayaan UMKM untuk Pemulihan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS. TV - Presiden Joko Widodo menyatakan fokus pada peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan mempercepat pemulihan ekonomi inklusif. 

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam KTT APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialogue with Economic Leaders secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (11/11/2021).

Berbicara pada sesi yang mengangkat topik inklusivitas dan keberlanjutan, Presiden Jokowi menyampaikan dua fokus untuk mengatasi tantangan terkait hal tersebut, yaitu pemberdayaan UMKM dan menangani dampak perubahan iklim. 

Baca Juga: Pasar Hutan Jati, Cara Desa Hidupkan UMKM di Masa Pandemi

Menurutnya Presiden Jokowi  bergeraknya UMKM tidak hanya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat penghasilan rendah, namun juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar.

"Tahun 2019, UMKM berkontribusi terhadap 52 persen PDB Asia Pasifik dan berhasil menyerap 50 persen tenaga kerja. Di Indonesia, 64 persen pelaku UMKM adalah perempuan. Artinya, memberdayakan UMKM di Indonesia juga memberdayakan perempuan," ungkap Presiden.

Presiden juga menegaskan bahwa peningkatan inklusi keuangan merupakan prioritas. Di tahun 2021, Indonesia memberikan pinjaman lunak dan bantuan lebih dari USD4 miliar bagi 17,8 juta UMKM dan usaha kecil perorangan yang terdampak pandemi.

Baca Juga: Makassar Bangun Lebih dari 5.000 'Lorong Wisata' untuk Dukung UMKM

Selain itu, Indonesia juga terus bekerja keras mendukung transformasi digital UMKM selama pandemi. Sebanyak 8,4 juta UMKM di Indonesia telah memasuki ekosistem digital, termasuk 54 persen UMKM perempuan.

"Digitalisasi UMKM di kawasan Asia Pasifik akan makin cepat didukung oleh pembangunan infrastruktur digital, perluasan konektivitas digital secara inklusif, dan peningkatan literasi digital pelaku UMKM," imbuhnya.

Kedua, fokus Presiden Jokowi adalah meletakkan upaya penanganan dampak perubahan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, penanganan dampak perubahan iklim harus dilakukan secara berimbang dengan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan. 

Baca Juga: Masa Pandemi, Bangkitkan UMKM Dari Hutan Jati

"Konservasi hutan dan kekayaan laut, serta tranformasi menuju energi baru dan terbarukan harus menyejahterakan masyarakat bawah. Transisi menuju ekonomi rendah karbon ini harus dilakukan secara adil dan kolaboratif," jelasnya.

"Dukungan pendanaan dan alih teknologi ramah lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung berbagai aksi mitigasi perubahan iklim di negara sedang berkembang," lanjutnya.

Kepala Negara juga menekankan bahwa Indonesia menempatkan investasi industri berkelanjutan dan hijau sebagai prioritas penting. Proyek prioritas Indonesia antara lain pembangunan kawasan industri hijau, pembangunan rantai pasok industri baterai sampai mobil listrik, serta perdagangan karbon yang sangat besar potensinya.

"Untuk itu, kami mengundang para investor dan pelaku usaha dari kawasan APEC untuk makin banyak bersinergi dan memanfaatkan peluang yang besar di Indonesia," tandasnya.