Ini Alasan Jokowi Ingin Stop Penjualan Motor dan Mobil yang Pakai BBM

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo menyatakan, dalam 2-3 tahun ke depan mobil listrik akan mulai populer digunakan masyarakat Indonesia. Pemerintah pun memberikan berbagai insentif agar produksi mobil listrik dan suku cadangnya bisa dilakukan di dalam negeri.

Di antaranya dengan melarang ekspor nikel mentah dan mendorong investor atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendirikan industri pengolahan dalam negeri.

"Kita stop ekspor bahan mentah dan kita paksa, entah BUMN, entah swasta kita atau investor, untuk mendirikan industrinya di dalam negeri," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (13/10/2021).

"Dan nanti Bapak, Ibu bisa lihat 2 atau 3 tahun lagi yang namanya mobil listrik akan mulai bermunculan dari negara kita," katanya.

Nikel adalah bahan baku baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Saat ini, Indonesia baru memiliki 1 pabrik mobil listrik hasil investasi Hyundai dan 1 pabrik baterai kendaraan listrik di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Baca Juga: 2 Tahun Awal, Pabrik Baterai Listrik Korsel Boleh Impor Bahan Baku

Jokowi menuturkan, dalam jangka panjang Indonesia harus menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi. Jangan hanya mengekspor bahan mentah seperti yang selama ini dilakukan.

Yaitu dengan proses hilirisasi, mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang punya nilai jual lebih tinggi dan memberi manfaat yang lebih lama.

Menurut Jokowi, itu adalah prinsip ekonomi berkelanjutan.

"Kita pegang teguh yaitu melalui green economy dan blue economy. Semua komoditas yang ada harus kita dorong hilirisasinya," ujar Jokowi.

Keinginan Presiden Jokowi agar Indonesia mulai menerapkan ekonomi hijau, diimplementasikan dengan menyetop penjualan sepeda motor dan mobil berbahan bakar minyak (BBM) pada 2040 dan 2045.

Baca Juga: Pengumuman, Pemerintah Akan Setop Penjualan Motor dan Mobil yang Pakai BBM

Seperti diketahui, BBM berasal dari energi fosil yang tidak dapat diperbaharui dan berdampak buruk bagi lingkungan. Penggunaan BBM juga memaksa pemerintah mengeluarkan uang ratusan triliun setiap tahun untuk mengimpornya.

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga ingin Indonesia berhenti mengimpor gas alam cair (liquid natural gas/LNG) hingga seluruh rumah tangga menggunakan kompor listrik.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan, Indonesia akan sepenuhnya menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT) serta net zero emission pada 2060.