Mendag Sebut Ekonomi Digital Indonesia Diproyeksi Bakal Tumbuh Delapan Kali Lipat Di 2030

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi memproyeksi ekonomi digital Indonesia akan tumbuh delapan kali lipat pada 2030 menjadi Rp 4.531 triliun dari Rp 632 triliun saat ini.

Ia menyebut, sektor perdagangan elektronik atau e-commerce diperkirakan masih akan menguasai peta ekonomi digital Indonesia tahun 2030, dengan kontribusi mencapai Rp1.908 triliun atau sekitar 33-34 persen daripada total ekonomi digital.

Kontribusi besar lainnya akan bersumber dari skema business to business termasuk rantai pasok dan logistik sebesar Rp 763 triliun atau 13 persen.

Sementara, perjalanan daring diperkirakan akan mencapai Rp 575 triliun pada 2030 atau berkontribusi 10 persen terhadap seluruh nilai ekonomi digital. Serta, untuk corporate services sebesar Rp529 triliun atau setara dengan 9 persen.

Mendag mengatakan, pada 2020, ekonomi digital Indonesia baru berkontribusi empat persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, pada 2030 PDB Indonesia diperkirakan tumbuh setidaknya 1,5 kali lipat dari Rp 15.400 triliun menjadi setidaknya Rp 24.000 triliun.

Baca Juga: Kolaborasi Menuju Kemajuan Ekonomi Digital | Ngopi

"Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dan bahkan dunia di masa yang akan datang adalah ekonomi digital. Hal ini tentu tidak hanya sebatas e-commerce saja, tetapi mencakup kegiatan ekonomi yang lebih luas, seperti keuangan, perjalanan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya," terang Lutfi dalam acara Gambir Talk yang disiarkan virtual, Selasa (12/10/2021).

Saat ini, menurut Lutfi, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, dengan lebih dari 197 juta orang yang memiliki akses terhadap internet. Angka ini bahkan diproyeksikan bertambah menjadi 250 juta orang pada 2050.

"Juga diukur dengan Gross Merchandise Value (GMV), potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar. Jauh melebihi negara-negara lainnya di ASEAN," ujarnya.

GMV adalah akumulasi nilai pembelian dari pengguna melalui situs atau aplikasi dalam periode tertentu.

Baca Juga: Komisi VI DPR RI Desak Bahasan RUU PDP Seusai Pengesahan ASEAN E-Commerce