Para Aktivis Ungkap Sejumlah Dampak Buruk PLTU Bahan Bakar Batubara

BENGKULU, KOMPAS.TV – Komitmen Presiden China Xi Jinping yang berjanji tidak akan mendanai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara baru di luar negeri banyak mendapat respon positif dari berbagai pihak, terutama dalam hal ini adalah para aktivis lingkungan yang tergabung dalam koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB).

Ketua Kanopi Hijau Indonesia sekaligus Konsolidator STuEB, Ali Akbar yang menyebutkan bahwa komitmen China tersebut cukup memberi angin segar dalam rangka melawan krisis iklim global.

"Kami akan mengawal komitmen ini sampai ke level operasional di lapangan karena dalam perencanaan kelistrikan nasional cukup banyak proyek pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang diproyeksikan berdiri di Pulau Sumaera," tegasnya, Kamis (23/9/2021).

Sejumlah dampak buruk PLTU batubara

Ali mengungkapkan dalam lima tahun terakhir 13 organisasi masyarakat sipil yang bergabung dalam STuEB telah memotret dampak buruk PLTU batu bara di Sumatera yaitu di antaranya menghancurkan mata pencaharian nelayan dan petani, anak-anak terpapar abu beracun, konflik horizontal hingga pencemaran lingkungan yang mengerikan.

Dampak buruk lainnya juga diungkapkan oleh Direktur Yayasan Srikandi Lestari yang berbasis di Sumatera Utara, Sumiati Surbakti bahwa dampak PLTU batu bara Pangkalan Susu Sumatera Utara mengakibatkan menyempitnya ruang tangkap nelayan karena aktivitas angkutan batu bara melalui jalur laut yang menyebabkan turunnya pendapatan nelayan hingga 70 persen.

Baca Juga: China Tak Lagi Danai PLTU Batubara, Bagaimana Nasib Indonesia?

“Proyek pembangkit berbahan energi fosil ini juga berdampak terhadap kesehatan yaitu udara dan air yang terpolusi mengakibatkan banyak warga menderita gatal-gatal, paru hitam serta tingginya penderita ISPA akibat abu sisa pembakaran batu bara,” tuturnya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Indira Suryani juga menambahkan dampak operasi PLTU batu bara Ombilin di Sawah Lunto juga dikeluhkan warga selama bertahun-tahun.

Alat penangkap abu yang rusak dan tidak hingga saat ini membuat seluruh abu sisa pembakaran batu bara keluar dari cerobong dan menghujani warga.

"Sebaiknya pemerintah Cina segera mengevaluasi proyek PLTU yang sedang berjalan saat ini dan tidak lagi mendanai PLTU baik di Indonesia atau dimanapun di muka bumi ini," katanya.

Berdasarkan data STuEB, saat ini ada 33 pembangkit listrik di Sumatera engan kapasitas sebesar 3.566,5 MW dan 16 pembangkit sebesar 4.450 MW yang sedang direncanakan RUPTL 2020-2029 dan berdasarkan data tersebut, China mendominasi sebagai aktor utama pendana.

Sebelumnya, dalam sidang umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar di New York pada Selasa (21/9/2021), Presiden China Xi Jinping berjanji tidak akan mendanai proyek PLTU batu bara baru di luar negeri. China juga berkomitmen mendukung negara berkembang dalam mengembangkan energi hijau dan rendah karbon.

Baca Juga: China Hentikan Pendanaan PLTU, Peneliti: Lonceng Kematian Industri Energi Kotor Batubara