Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp27 Triliun, Ini Penyebabnya

JAKARTA, KOMPAS.TV- PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyatakan, biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak 1,9 miliar dollar AS atau Rp27 triliun rupiah (kurs Rp14.300). Sehingga, dana yang diperlukan meningkat, dari 6,07 miliar dollar AS  atau Rp85 triliun menjadi 7,97 miliar dollar AS atau Rp113 triliun.

Direktur Keuangan KAI Salusra Wijaya menjelaskan, tadinya pembengkakan biaya proyek tersebut diperkirakan mencapai 3,8 miliar dollar AS hingga 4,9 miliar dollar AS.

Kebutuhan penambahan biaya proyek paling banyak terjadi pada biaya konstruksi sekitar 600 juta dollar AS hingga 1,25 miliar dollar AS dan pembebasan lahan sebesar 300 juta dollar AS.

"Ini memang tough sekali, karena jalurnya banyak dan luas. Masalah lahan juga melewati daerah komersial, bahkan ada kawasan industri yang direlokasi dan ini costly sekali untuk penggantiannya," kata Salusra dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (01/09/2021).

Baca Juga: Fakta Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kereta Cepat Pertama di Indonesia

Kemudian ada kenaikan biaya keuangan mencapai 200 juta dollar AS, karena beban bunga pinjaman yang besar karena keterlambatan proyek.

Kenaikan biaya juga terjadi untuk biaya pra-operasi dan head office sebesar 200 juta dollar AS. Diantaranya untuk biaya konsultan keuangan, pajak, dan hukum. Keterlambatan proyek otomatis membuat biaya operasional keseharian proyek ikut naik.

Ada juga biaya untuk keperluan lainnya yang naik 50 juta dollar AS. Seperti biaya keperluan sinyal yang bekerja sama dengan Telkomsel.

Kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan oleh PT Konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Perusahaan tersebut terdiri dari dua konsorsium, yaitu konsorsium Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium Beijing Yawan yang berisi sejumlah perusahaan China. 

Baca Juga: Presiden Jokowi: Akhir Tahun 2022 Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah Bisa Diujicobakan

PT KAI adalah salah satu anggota PSBI bersama beberapa BUMN lainnya. Setelah terindikasi adanya pembengkakan biaya pada September 2020, PSBI pun membenahi manajemen  KCIC dan melakukan efisiensi.

Konsultan yang disewa PSBI menemukan anggaran mana saja yang bisa dipangkas. Sehingga pembengkakan biaya proyek berhasil ditekan dan menjadi 1,9 miliar dollar AS.

"Dengan new management, kami sudah melakukan pergantian manajemen KCIC, dibantu konsultan kami efisiensi alias melakukan cost cutting. Mulai dari efisiensi rencana TOD, pengelolaan stasiun melalui relokasi dan sebagainya," jelas Salusra.

Untuk menutupi kebutuhan biaya proyek, Kementerian BUMN telah mengajukan penambahan penyertaan modal negara (PMN) di tahun 2021 dan 2022 kepada Kementerian Keuangan.

Di tahun ini, KCIC mendapatkan alokasi senilai Rp5 triliun, namun dana tersebut masih belum cair.