Arsjad Rasjid: Dualisme Kadin Harus Diselesaikan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid menyatakan akan mengakhiri dualisme di tubuh Kadin.

Arsjad mengungkapkan akan mengintensifkan komunikasi untuk bisa segera mengakhiri dualisme dan  memperkuat persatuan Kadin di masa depan.

"Dualisme harus diselesaikan. Kita harus memperkuat kembali Kadin Indonesia," ujar Arsjad Rasjid, Jumat (2/7/2021).

Sebagai organisasi yang dinaungi Undang-Undang No 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Arsjad  berharap kepengurusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) VIII yang digelar Kendari, Sulawesi Tenggara, bisa ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Melalui kolaborasi yang kuat, Arsjad bilang, Kadin bisa menjadi wadah komunikasi dan konsultasi baik di antara sesama pengusaha, pengusaha dan pekerja, pengusaha dan pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Melalui pilar visi yang diusungnya, Presiden Direktur PT Indika Energy itu menegaskan komitmennya untuk memperkuat internal organisasi dan regulasi Kadin.

Baca Juga: Terpilih Jadi Ketum Kadin, Arsjad Rasjid Yakin Vaksinasi Kunci Utama Pemulihan Ekonomi

Dia juga menginginkan Kadin bisa menjadi rumah untuk tumbuh bersama, baik bagi pengusaha skala besar, menengah, kecil hingga mikro.

“Bagi saya Kadin adalah rumah kita bersama. Rumah untuk tumbuh secara inklusif, di mana kita saling merangkul pengusaha skala besar, menengah, kecil dan mikro dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” tegas Arsjad.

Untuk diketahui, Arsjad Rasjid terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 melalui Munas VIII yang dihelat di Hotel Claro, Kendari, Kamis, 1 Juli 2021.

Bersamaan dengan itu, Anindya Bakrie ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.

Di tengah tantangan pandemi, Arsjad menyatakan akan membentuk kepengurusan yang mampu bergerak cepat mengakselerasi program pemulihan kesehatan dan ekonomi.

Baca Juga: Arsjad Rasjid: Munas VIII Kadin Jadi Momentum Optimalkan Potensi Daerah

Ia juga berjanji untuk merangkul  representasi Kadin daerah dan asosiasi-asosiasi yang menjadi anggota Kadin.

Diungkapkan Arsjad, melalui representasi wajah Indonesia dalam struktur Kadin, konektivitas antara pemerintah pusat dan pelaku usaha di berbagai daerah bisa menjadi lebih dekat dan kuat.

Upaya ini diperlukan untuk mempercepat pengembangan potensi di daerah.

Selain itu, agar kolaborasi sektor swasta dan pemerintah menjadi lebih terstruktur, Arsjad juga menginginkan “shadow government” di dalam struktur organisasi Kadin.

“Dengan struktur tersebut maka akan memudahkan untuk berkomunikasi mengenai hal-hal yang menjadi aspirasi sektor swasta, seperti investasi,” ungkap Arsjad.

“Selain itu, Kadin juga dapat memberikan masukan-masukan yang lebih berdampak nyata kepada pemerintah,” tutupnya.