Kemenkeu: Pemerintah Upayakan Beri Bantuan Selama PPKM

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah berupaya memberikan "bantalan" baik untuk kelas menengah atas maupun kelas menengah bawah selama pandemi Covid-19 belum berakhir.

Tujuannya, untuk menjaga perekonomian masyarakat dalam penerapan PPKM mikro. Hal itu dikatakan oleh Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa.

Lebih lajut, ia menjelaskan, khusus untuk masyarakat kelas menengah bawah, pemerintah melanjutkan berbagai program yang sebenarnya sudah dijalankan sejak tahun lalu.

Contohnya,  program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako untuk 18,8 juta KPM, bantuan sosial tunai untuk 10 juta KPM, BLT desa untuk 8 juta KPM, dan kartu pra kerja yang direncanakan untuk 5,6 juta peserta.

“Selain program perlindungan sosial tersebut, pemerintah juga akan terus memperkuat dukungan kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM), seperti memberi subsidi bunga UMKM, bantuan pelaku usaha mikro, dan imbal jasa penjaminan UMKM,” ujarnya, dilansir dari Kompas.id (24/6/2021).

Meski tidak memberikan tanggapan terkait ketersediaan anggaran untuk pemberlakuan PSBB, Kunta menegaskan belanja kementerian/lembaga (K/L) dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi triwulan II-2021 dan triwulan III-2021.

Baca Juga: Kemampuan Anggaran Terbatas, PPKM Dinilai Lebih Hemat

Hingga 31 Mei 2021, total belanja K/L telah mencapai Rp 132,4 triliun, tumbuh 91,4 persen dari periode sama tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi akselerasi program PEN 2021.

Sejumlah manfaat dari akselerasi belanja K/L tahun ini di antaranya bantuan senilai Rp 11,76 triliun untuk 9,8 juta pengusaha mikro, biaya perawatan senilai Rp 11,97 triliun untuk sekitar 177.800 pasien Covid-19, serta pengadaan 37,78 juta dosis vaksin  senilai Rp 8,14 triliun.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, untuk menjaga perekonomian, pemerintah harus fokus kepada penyaluran bantuan.

Selain mempercepat penyerapan dan penyaluran anggaran PEN, pemerintah juga disarankan menambah anggaran PEN, khususnya pada pos perlindungan sosial dan kesehatan.

Pada sektor perlindungan sosial, opsi untuk menambah jumlah penerima bantuan sosial tunai bisa dipertimbangkan pemerintah. Sedangkan pada sisi kesehatan, anggaran bisa dipakai untuk menambah kapasitas uji, lacak, dan isolasi, khususnya pada daerah zona merah.

“Bantuan sosial tunai yang disalurkan kepada lebih banyak orang dapat menjaga daya konsumsi masyarakat kelas menengah bawah, sementara anggaran kesehatan agar kasus Covid-19 bisa tertangani secara cepat,” jelasnya.

Baca Juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Melonjak Tajam, Benarkah Kebijakan PPKM Mikro Jadi Pilihan Terbaik?