Bangun Infrastruktur Pakai Utang, Luhut: Enggak Apa-apa Kalau Bisa Bayar Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah terus meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun. Tahun lalu, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp423 triliun untuk infrastruktur.

Dana tersebut diambil dari berbagai pos, termasuk utang. Di tengah kritikan berbagai pihak atas meningkatnya utang pemerintah, Luhut menyebut mengambil utang untuk membangun infrastruktur adalah hal yang wajar.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Pengukuhan Dewan Pengurus Apkasi, yang disiarkan kanal YouTube Apkasi, Sabtu (19/06/2021).

Baca Juga: Luhut Lobi Arab Saudi Suntik Modal ke Bank Syariah Indonesia

"Orang bilang ini utang. Enggak apa-apa utang kalau dia bisa membayar sendiri, silakan saja," kata Luhut dikutip Senin (21/06/2021).

Luhut mengklaim, utang pemerintah digunakan untuk membangun infrastruktur di daerah. Sehingga akan tercipta konektifitas yang baik dengan daerah lainnya dan menciptakan pertumbuhan ekonomi.

"Kita dulu membangun Jagorawi. Orang kan dulu 30-40 tahun lalu bilang, 'Oh, kok begini?' Ini sama. Akibat kita jalan, setelah 15-20 tahun akan timbul simpul ekonomi baru lagi, karena ada transportasi," ujar Luhut.

Menurut Luhut, tidak ada satu pun negara di dunia yang bisa membangun tanpa utang.

Baca Juga: Luhut: Dana Belanja Alkes Impor 5 Kali Lebih Besar dari Produk Lokal

"Utang Indonesia saat ini yang berkisar 40 persen, masih lebih baik dari Amerika Serikat (AS) yang utangnya sekitar 100 persen dari PDB, " tuturnya.

Ia menambahkan, pemerintah kini sedang mengejar target penyelesaian sejumlah infrastruktur. Seperti Tol Trans Sumatera yang ditargetkan selesai pada tahun 2023-2024.

"Palembang sampai ke Bengkulu, Lampung harus kita potong bisa jalan. Kemudian Pekanbaru sampai Padang harus jalan. Dari Medan sampai Sibolga," ungkapnya.

"Pembangunan jalan tol Sumatra dan Trans Kalimantan saya sudah singgung ini harus dibangun dan sekarang sudah hampir selesai sebagian yang Sumatra," lanjutnya.

Ia menilai tidak ada yang salah dengan pembangunan yang dilakukan di masa krisis. Selama diikuti dengan perencanaan, ekeskusi, dan pengawasan yang baik.