Luhut: Dana Belanja Alkes Impor 5 Kali Lebih Besar dari Produk Lokal

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo meminta jajaran menterinya untuk mengoptimalkan penyerapan alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan produksi dalam negeri, dibanding impor.

Hal itu disampaikan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dalam konferensi pers virtual 'Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) Bidang Alat Kesehatan', Selasa (15/06/2021).

"Presiden sudah memberikan arahan kita kemarin, pas saya menghadap beliau sore dengan mewakili Menteri Kesehatan dan menteri BUMN dan Wakil Menteri Keuangan, untuk penggunaan lebih banyak lagi produk-produk dalam negeri dengan memindahkan atau mengundang investor-investor untuk masuk ke Indonesia," kata Luhut.

Hingga Juni 2021, pemesanan alkes dalam negeri hanya sebesar Rp2,9 triliun, sedangkan alkes impor 5 kali lebih besar yakni Rp12,5 triliun melalui e-katalog.

Baca Juga: Menteri ESDM Sebut Indonesia akan Berhenti Impor BBM dan LPG pada 2030

E-katalog merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Luhut mengatakan, pemerintah akan mendorong peningkatan belanja alkes dalam negeri minimal Rp6,5 triliun untuk 5.462 barang di tahun anggaran 2021.

Dari 358 jenis alkes yang sudah diproduksi di dalam negeri, 79 jenis alkes sudah mampu mensubstitusi atau menggantikan produk impor untuk kebutuhan nasional. Lalu, terdapat 5.462 alkes impor yang sudah tersubstitusi oleh produk dalam negeri sejenis dan akan dialihkan untuk belanja produk dalam negeri di e-katalog.

"Ada semacam misalnya seperti alat ukur apa USG itu kita butuh 12.000. Ngapain impor, bikin aja pabrik, dan mereka sudah mau, dan itu Presiden sudah memerintahkan tidak ada impor barang-barang seperti ini," ujar Luhut.

Baca Juga: Harga Kedelai Impor Naik, Perajin Tempe Pilih Naikkan Harga Jual

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan Indonesia juga masih banyak mengimpor obat-obatan.

"Untuk obat-obatan hanya 3 persen yang diproduksi dalam negeri, 97 persen masih kita beli impor. Padahal, dari 1.809 item obat yang ada di e-katalog hanya 56 item obat yang belum diproduksi di dalam negeri," tutur Budi.

Demikian pula dengan bahan baku obat, dari 10 bahan baku obat terbesar di Indonesia, baru 2 yang diproduksi di dalam negeri yakni Clopidogrel dan Paracetamol.

Budi mengungkapkan pemerintah menyiapkan sejumlah cara gunung memperbaiki kondisi ini. Untuk jangka pendek, pemerintah akan menetapkan aturan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) alkes sesegera mungkin,  menjadikan TKDN sebagai syarat utama dalam e-katalog, serta menguatkan promosi alkes dalam negeri.

Baca Juga: Stok Vaksin Menipis, Diperkirakan Habis Dalam Sebulan, Dinkes Banjarmasin Usulkan Tambahan 500 Vial

Untuk jangka panjang, pemerintah berencana melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) khususnya pengembangan SDM dalam bidang biomedical engineering.

"Terakhir, membangun ekosistem riset dan pengembangan yang terintegrasi antara akademisi, swasta, dan pemerintah. Kita akan memastikan regulasi yang akan kita keluarkan akan sangat pro ke produksi dalam negeri," pungkas dia.