Garuda Indonesia Tawarkan Pensiun Dini, Serikat Karyawan Minta Regulasi Berpihak kepada BUMN

JAKARTA, KOMPAS.TV - Terkait kondisi keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA), Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) bersama dengan Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKGI) menawarkan opsi lain demi kelangsungan maskapai tersebut. 

Dalam keterangannya, Tommy Tampatty, Ketua Harian Sekarga, mengatakan opsi yang ditawarkan saat ini cenderung ke arah likuidasi. 

"Seharusnya, pemerintah mengkaji kembali opsi yang diberikan kemarin yang cenderung ke arah bangkrut dan likuidasi. Ada opsi lain yang bisa menyelamatkan GIAA lebih permanen," kata Tommy saat konferensi pers, Jumat (28/5/2021), di Kawasan Bandara Soekarno-Hatta. 

Karena itulah pihaknya turut menyusun opsi lain yang draft-nya akan diberikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Opsi yang ditawarkan oleh pihak serikat bernama Opsi Penyelamatan Garuda Merah Putih Nasional NKRI. 

"Dalam waktu dekat, kami dari Sekretariat Bersama Serikat Pekerja Garuda Indonesia akan menemui langsung Presiden Joko Widodo untuk sampaikan draft selamatkan GIAA," ujarnya. 

Baca Juga: Serikat Karyawan Garuda Indonesia; Kami tidak Menerima dan Menolak Program Pensiun Dini

Opsi ini lebih menekankan pada posisi GIAA sebagai national flag carrier dan BUMN. 

"Di sini kompetisi menjadi tidak jelas, status GIAA sebagai BUMN kemudian dilepas dan dibiarkan bersaing, kami juga harus menjaga ketentuan di dalam," kata Tommy. 

Melalui opsi ini, serikat karyawan meminta negara untuk berpihak kepada status GIAA sebagai national flag carrier dan BUMN. 

"Negara harus berketatepan dan berpihak terhadap status national flag carrier, regulasi harus berpihak pada BUMN," kata Tommy.

Ini dapat dilakukan melalui sejumlah langkah seperti keberpihakan pada kebijakan terkait rute, slot, dan golden time. 

"Salah satunya itu, semua penggunaan APDN untuk perjalanan dinas diwajibkan menggunakan BUMN. Ini juga yang perlu diusulkan kepada pemerintah," kata Tommy. 

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Empat Opsi untuk Selamatkan Garuda Indonesia

Pemerintah juga dinilai terlalu bebas dalam membiarkan maskapai perusahaan asing terbang ke tujuan domestik. "Harusnya ini ada batasan," ucap Tommy. 

Menurutnya, jika opsi ini dapat dijalankan, maka tawaran pensiun dini bagi karyawan GIAA tidak perlu dilakukan. 

Ia juga menegaskan bahwa pembenahan internal juga akan terus dilakukan. 

"Bukan berarti tidak ada pembenahan internal, internal juga dilakukan seperti melakukan reposisi, mengubah kebijakan harga, juga kebijakan terkait customer," katanya. 

Baca Juga: Garuda Indonesia Tawarkan Pensiun Dini Bagi Karyawan