Jokowi Tetap Optimistis, Meski Tak Mudah Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo menyatakan tidak mudah mencapai target pertumbuhan ekonomi di kuartal II tahun 2021 sebesar 7 persen. Pasalnya, pertumbuhan kuartal I tahun ini masih minus 0,74 persen. 

Ia meminta seluruh pihak bekerja keras untuk mencapai target tersebut. "Target di kuartal kedua kita bukan barang yang mudah, 7 persen. Bayangkan, minus 0,74 (persen) melompat ke 7 persen," kata Jokowi pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Kamis (27/5/2021).

Meskipun begitu, Jokowi yakin angka tersebut dapat tercapai jika seluruh pihak ikut bekerja keras. 

"Tapi saya meyakini, Insya Allah kalau semuanya bekerja keras, belanja segera dikeluarkan realisasisnya, angka itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih," tuturnya.

Baca Juga: Jokowi Kesal Data Bansos Amburadul: Nggak Akurat, Tumpang Tindih!

Jokowi mengungkapkan, belanja pemerintah masih cenderung rendah. Ia menginstruksikan agar realisasi belanja anggaran dapat dipercepat. 

Jokowi memaparkan realisasi APBN baru mencapai 15 persen, sedangkan realisasi APBD baru sekitar 7 persen. Serapan belanja anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai 24,6 persen.

Tidak hanya itu, pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan juga masih lambat.

Pada kuartal I 2021, realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian dan lembaga baru mencapai 10,98 persen. Di daerah bahkan lebih rendah lagi yakni kurang dari 5 persen.

Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mencari tahu penyebab lambatnya realisasi belanja dan pengadaan barang-jasa ini.

Ia juga menugaskan kedua lembaga untuk mencari solusi dan menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini.

Jokowi menegaskan bahwa realisasi anggaran dan pengadaan barang-jasa bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga ketepatan.

"Sekali lagi kecepatan, tapi juga ketepatan sasar," katanya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tekankan Pentingnya Akurasi Data dalam Penyaluran Bantuan Pemerintah