Ekonom Minta PPN Ditanggung Pemerintah, Sri Mulyani Bilang PPN Mau Naik di 2022

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk meningkatkan penerimaan pajak tahun depan. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah sebesar 10 persen.

Sri Mulyani menyatakan, dalam rencana postur APBN 2022, penerimaan pajak ditawarkan sebesar Rp1.499,3 triliun hingga Rp1.528,7 triliun. Angka itu lebih tinggi dari proyeksi tahun ini, yang sebesar Rp1.444,5 triliun.

Menurut Sri Mulyani, kenaikan tarif PPN adalah bagian dari inovasi penggalian potensi pajak, dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.

Baca Juga: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Beda Pendapat soal THR PNS, Ini Kata Istana

Untuk mengejar target penerimaan pajak, Kemenkeu juga akan memperluas basis pajak, menguatkan sistem perpajakan, dan memberi  insentif fiskal secara terukur.

“Jadi kami tetap akan menjalankan reform dengan menggali dan meningkatkan basis pajak, memperkuat sistem perpajakan dengan kortax,” kata Sri Mulyani di acara Musrenbangnas 2021, pada Selasa (04/05/2021).

Selain menaikkan tarif PPN, Kemenkeu juga berencana memungut pajak e-commerce dan menerapkan cukai plastik. 

Baca Juga: Kemenkeu Minta Orang Tajir Indonesia Belanja

Rencana kenaikan tarif PPN ini, berkebalikan dengan saran Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira. Ia menyarankan pemerintah untuk menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk barang ritel.

Bhima menilai, jika hal itu dilakukan pemerintah, dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Dimana harga barang menjadi lebih murah, hingga akhirnya belanja masyarakat meningkat. 

"Itu harapannya kalau orang belanja di retail makanan-minuman, itu langsung lihat di struk, ‘Wah PPN-nya kurang nih?’. Harga jual akhirnya pada tangan konsumen jadi lebih murah,” kata Bhima dalam webinar Pemulihan Ekonomi untuk Sektor UMKM Nasional, Rabu (28/04/2021). 

Baca Juga: KPK Sebut Pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji Terima Suap Puluhan Miliar dari 3 Perusahaan

Jika tidak menanggung seluruh PPN, pemerintah bisa menanggung setengahnya. Atau menurunkan  tarif PPN dari 10 persen menjadi 5 persen. 

"Besarannya bisa dibahas lebih lanjut boleh pemerintah, karena berkaitan dengan rasio pajak dan defisit pemerintah, " ujar Bhima. 

Namun yang penting, kebijakan itu harus dikeluarkan dalam waktu dekat. Selama ini, pemerintah memang sudah memberikan bantuan untuk mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat. Seperti bantuan sosial dan bantuan gaji. 

Baca Juga: Warga Jatim Bisa Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Pakai Gopay, Begini Caranya

Namun untuk insentif perpajakan, pemerintah baru memberikan keringanan tarif pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk mobil, yang hanya bisa dinikmati golongan masyarakat menengah atas.

Bhima menilai, insentif perpajakan lebih banyak untuk UMKM atau badan usaha. Misalnya, penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dan penanggungan PPh untuk UMKM.