Menkeu Optimistis Tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Melejit Hingga 5,3 Persen

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 5,8% year on year (YoY). Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dimana proyeksi tersebut dapat tercapai bila terjadi reformasi struktural.

Ia optimistis, pada tahun 2022 ekonomi bisa melejit dari perkiraan pertumbuhan di 2021 yang berkisar 4,5% hingga 5,3% YoY. Selain itu, agar mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan, faktor pendorong utamanya yaitu, investasi dan ekspor, dilansir dari Kontan.co.id, Kamis (29/4/2021).

Lebih lanjut, Menkeu merinci dengan reformasi, pada 2022 konsumsi rumah tangga diharapkan tumbuh 5,2% YoY, konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 7,2% YoY, konsumsi pemerintah 5,2% YoY, investasi 6,6% YoY, ekspor 6,8% YoY, dan impor 6,1% YoY.

Empat reformasi yang diperlukan untuk mendorong ekonomi tahun depan antara lain:

Baca Juga: Transfer Pusat ke Daerah Tak Dibelanjakan, Jokowi: Ini yang Mengerem Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertama, human capital, didisain dengan belanja negara di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Kedua, physical capital mencakup infrastruktur konvensional dan digital.

Ketiga, reformasi birokrasi dan regulasi yang lebih mudah dan simpel. Keempat, reformasi fundamental sebagai fondasi baru ekonomi untuk transformasi ekonomi, termasuk kebijakan yang mampu menekan penggunaan karbon.

Oleh karenanya, Menkeu mengungkapkan, keempat reformasi tersebut dapat tercapai apabila kunci reformasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu segera diimplementasikan.

“Apabila kita melakukan reformasi struktural dengan cepat dan tepat, maka kita akan bisa membentuk apa yang disebut dengan capital inflow dan juga penggunakan capital di dalam negeri yang lebih produktif, dan ini akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas dengan reformasi signifikan perbedaannya,” kata Menkeu saat Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, Kamis (29/4/2021).

Dari sisi fiskal, Menkeu mengatakan jika investasi dan ekspor melejit maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali sehat. Defisit APBN diyakini bisa kembali berada dalam zona normal di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Karena basis yang tumbuh maka akan juga membuat penerimaan pajak semakin kuat,” ujar Sri Mulyani.

Dari sisi belanja negara, Menkeu menyampaikan pemerintah akan lebih efisien saat menggelontorkan anggaran, khususnya dalam alokasi belanja perlindungan sosial agar tepat sasaran. Selain itu, tak kalah penting belanja daerah perlu digenjot untuk meminimalkan kas daerah yang mengendap di perbankan. 

“Belanja negara akan dilakukan reform memperbaiki kualitas belanja negara, kami bersama dengan Bappenas akan bersama-sama mengawal dari mulai pelaksanaan hingga anggaran dan eksekusinya,” imbuhnya.

Baca Juga: Biayai APBN 2021, Pemerintah Sudah Berhutang Rp328 T Per 31 Maret