JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah menargetkan akan berhenti mengimpor BBM dan gas LPG mulai tahun 2030. Target itu sudah dirumuskan dalam rencana strategis energi nasional.
Menteri Energi Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan, ia sudah memaparkan rencana tersebut ke Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna tadi siang, Selasa (20/04/2021).
Dalam rapat itu, Arifin bersama Dewan Energi Nasional menyampaikan beberapa isu terkait meningkatnya permintaan energi jangka panjang, dan masalah pada terbatasnya pasokan sumber daya dalam negeri.
Baca Juga: Impor BBM Indonesia pada Maret 2021 Kompak Naik
"Kemudian masih adanya impor BBM dan LPG, yang mana dalam strategi energi nasional, pada tahun 2030 kita tidak lagi impor BBM. Lalu, diupayakan juga tidak lagi impor LPG," kata Arifin dalam konferensi pers virtual di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Arifin juga menyampaikan kemajuan program elektrifikasi ke daerah terpencil serta perluasan program BBM 1 harga.
"Kita ingin capai 100 persen elektrifikasi, diharapkan semua daerah mendapatkan dukungan pasokan listrik. Demikian juga BBM, dengan program BBM satu harga harus bisa dinikmati masyarakat ke depannya," ujarnya.
Baca Juga: Pertamina Sasar Pesantren Jadi Basis Distribusi BBM Lewat Pertashop
Menurut Arifin, Presiden meminta agar pembangunan energi diarahkan menuju green economy atau pembangunan yang berbasis lingkungan. Untuk mencapainya, Kementerian ESDM akan mempercepat penggunaan energi baru terbarukan.
"Di 2035 kita upayakan bauran energi terbarukan meningkat sampai 38 ribu megawatt," pungkas dia.
Impor BBM Meningkat
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor minyak dan gas bumi (migas) pada Maret 2021 melonjak 74,74%, menjadi US$ 2,28 miliar dari US$ 1,30 miliar pada Februari 2021.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, impor migas pada Maret 2021 ini naik 41,87% dari US$ 1,61 miliar pada Maret 2020.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.