Sri Mulyani Sebut Korupsi Hambat RI jadi Negara Berpendapatan Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, korupsi akan menghambat usaha Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, bermartabat, dan memiliki tingkat kesejahteraan yang adil bagi masyarakat.

Sehingga, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi penting untuk terus menumbuhkan perekonomian negara. 

 "Mencegah dan membangun sistem yang antikoruptif secara komprehensif akan sangat menentukan apakah sebuah bangsa bisa meneruskan perjalanan menjadi berpendapatan tinggi, bermartabat dan memiliki kesejahteraan yang adil," kata Sri Mulyani dalam agar virtual Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi, Selasa (13/04/2021).

Baca Juga: Penggeledahan KPK Diduga Bocor, Barang Bukti Kasus Korupsi Dibawa Kabur Pakai Truk

Menurut Sri Mulyani, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan dan penegakan hukum. Tapi juga harus diimbangi dengan berbagai macam edukasi dan komunikasi. 

Seluruh pemangku kepentingan, lanjutnya, memiliki andil yang penting dalam membangun integritas baik aparatur sipil negara maupun pihak swasta.

Serta dalam menciptakan sistem yang bisa mendeteksi indikasi tindakan koruptif sejak dini. 

'Itu karena tata kelola dan integritas adalah pondasi yang luar biasa penting bagi suatu bangsa," tutur Sri Mulyani. 

Baca Juga: Pahami Perbedaan antara Korupsi, Gratifikasi dan Suap!

Menurut Sri, hal itu sudah dilakukan di Kementerian Keuangan. Misalnya dengan integrasi kuota impor dengan memanfaatkan data importasi dan meningkatkan pengawasan.

Sehingga penerimaan negara dari bea masuk impor bisa optimal. 

 "Kepatuhannya juga kami terus melakukan reformasi di bidang logistik nasional untuk meningkatkan kinerja sistem logistik Indonesia agar semakin kompetitif dan tertata kelolanya,” terangnya. 

Selanjutnya dari sisi belanja, Kemenkeu berupaya mencegah korupsi melalui perencanaan penganggaran terutama dalam pengadaan barang dan jasa dengan landasan tata kelola yang baik, transparan serta akuntabel.

Baca Juga: Buron 11 Tahun, DPO Kasus Korupsi Proyek Fiktif Senilai Rp 41 Miliar Ini Berhasil Ditangkap!

Kemenkeu mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar dapat terpantau secara transparan.

 "Dengan teknologi digital kita berharap interaksi antara birokrasi dengan para stakeholder bisa dilakukan secara jauh lebih pasti, profesional, transparan dan tidak koruptif," pungkasnya.