Pengelola TMII Akui Selama Ini Sulit Dapat Untung: Seringnya Impas, apalagi Pandemi Begini...

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah lewat Kementerian Sekretaris Negara mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita mulai hari ini, Rabu (07/04/2021). Langkah itu diambil lewat Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken Presiden Jokowi. 

Badan Pelaksana Pengelola (BPP) TMII menyatakan, hal itu tidak akan berpengaruh pada layanan dan operasional sehari-hari. Kepala Bagian Humas BPP TMII, Adi Widodo mengatakan, pihaknya baru mengetahui pengambilalihan oleh pemerintah pada Rabu pagi. 

"Kami belum mengetahui detilnya, karena kami baru mengetahui tadi pagi. Tapi yang jelas tidak akan mengganggu layanan dan operasional Taman Mini, " kata Adi saat dihubungi Kompas TV. 

Baca Juga: Sejarah TMII; Digagas oleh Tien Soeharto dan Pernah Nunggak Pajak 1,9 Miliar

Menurut Adi, pihaknya baru akan menindaklanjuti terkait Keppres tersebut pada Jumat besok. Termasuk laporan keuangan TMII selama ini. Adi membenarkan pernyataan pemerintah, jika selama ini TMII sulit mencetak keuntungan. 

Pendapatan TMII yang berasal dari tiket masuk pengunjung dan pengelolaan unit lain, biasanya selalu impas untuk menutupi kebutuhan operasional. 

"Selain tiket masuk, unit lain seperti Taman Burung dan Akuarium Air Tawar itu, kan, juga ada tiketnya. Tapi, ya, seringnya impas, apalagi kalau pandemi begini kita juga mendapat bantuan dari yayasan (Harapan Kita) untuk bayar gaji karyawan dan renovasi, " ungkapnya. 

Baca Juga: Pemerintah Beri Waktu 3 Bulan pada Yayasan Harapan Kita untuk Menyerahkan TMII

Adi tidak bisa membeberkan berapa rata-rata pendapatan dan pengeluaran TMII selama ini. Namun dalam setahun, totalnya mencapai puluhan miliar. 

Selama pandemi, BPP sudah berupaya untuk menekan pengeluaran. Seperti memotong gaji karyawan yang dalam kondisi normal, menghabiskan dana Rp5 miliar. Tapi ada pengeluaran yang tidak bisa dipotong, seperti biaya perawatan satwa di Taman Burung dan Akuarium Air Tawar. 

Pendapatan yang diterima BPP TMII, tidak termasuk Museum Purna Bhakti Pertiwi dan Gedung Pewayangan, karena pengelolanya berbeda. Begitu juga dengan anjungan provinsi yang dikelola pemerintah daerah dan sejumlah museum yang dikelola kementerian. 

Baca Juga: Negara Resmi Ambil Alih Pengelolaan TMII dari Keluarga Soeharto

"Kalau lagi musim liburan sekolah, libur Lebaran, Natal dan Tahun Baru itu ramai sekali. Kalau hari biasa, ya, sepi. Tapi itu pun fluktuatif. Misalnya, tahun baru 2020 kita berharap ramai, tapi Jakarta banjir besar, jadinya sepi, " ujar Adi. 

Sedangkan mengenai setoran ke kas negara, Adi mengaku tidak tahu. Lantaran BPP hanya berkewajiban melaporkan kinerja dan keuangannya kepada yayasan. Kemudian Yayasan Harapan Kita yang seharusnya menyetor kepada negara. 

"Kalau kami selalu laporan ke yayasan. Apakah yayasan lantas setor ke negara atau tidak, Saya nggak tahu," imbuhnya. 

Adi menegaskan, BPP TMII tidak mempermasalahkan siapa yang menjadi pengelola nantinya. Yang penting, membawa perbaikan terhadap TMII dan bisa semakin bermanfaat untuk masyarakat.