Kemenkeu Dorong Peran PT SMI dalam Kebijakan PEN 2021

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) terus berlanjut melalui pemanfaatan kebijakan fiskal dan APBN secara optimal. Pertumbuhan ekonomi diproyeksi mencapai 4,5 - 5,3 persen di 2021.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia beriringan dengan adanya peningkatan ekonomi negara-negara maju sejak ditemukannya vaksin Covid-19. Negara-negara tersebut di antaranya Amerika Serikat (3,1 persen), Inggris (5,9 persen), dan Kanada (5,2 persen).

Lebih jauh, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh kegiatan konsumsi dan investasi juga diprediksi akan dialami oleh negara-negara di kawasan Asia seperti Tiongkok (8,2 persen), Singapura (5 persen), serta Indonesia (5 persen).

Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, ada tiga faktor utama yang akan berperan sebagai 'game changer' dalam kebijakan pemulihan ekonomi 2021, yaitu intervensi kesehatan, anggaran yang fleksibel, serta reformasi struktural.

Dalam intervensi di bidang kesehatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan total dana sebesar Rp 172 triliun telah dianggarkan sebagai dukungan dalam pelaksanaan disiplin protokol kesehatan dan penanganan pandemi di lapangan.

Disiplin protokol yang sudah berjalan adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Sementara, anggaran penanganan Covid-19 di lapangan digunakan untuk insentif para tenaga kesehatan, alat-alat testing dan tracing, serta treatment yang mengambil sumber daya sangat besar.

“Kesehatan merupakan necessary condition dan bagian tak terpisahkan dari strategi nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kunci meningkatkan middle income trap dan meningkatkan produktivitas yang merupakan faktor penting meningkatnya kesejahteraan,” katanya dalam talkshow bertema “Sinergi Memulihkan Negeri” yang diselenggarakan KompasTV, Senin (5/4/2021).

Menurutnya, intervensi kesehatan merupakan faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Program vaksinasi terhadap seluruh masyarakat Indonesia diharapkan menjadi daya dorong pulihnya dinamika dan mobilitas publik sehingga berimbas pada pergerakan perekonomian.

Faktor kedua adalah anggaran yang fleksibel sebagai perlindungan sosial dalam membantu kelompok masyarakat yang rentan, serta memastikan sektor usaha baik mikro, kecil menengah, korporasi besar, dapat terus menjalankan menjaga kelangsungan usahanya.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, APBN fokus dalam bidang kesehatan, social safety net atau jaring pengaman sosial, serta memulihkan kondisi ekonomi UMKM, korporasi, maupun daerah,” imbuhnya.

Terkait hal ini, bantuan pembiayaan telah dilakukan Pemerintah melalui special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), salah satunya oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

Melalui PT SMI, bantuan dana Pinjaman PEN Daerah (PENDA) senilai Rp 25 triliun diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai hak yang paling memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.

Hingga 2021, Kemenkeu melaporkan sudah ada 28 daerah menerima dana Pinjaman PEN melalui PT SMI untuk mendorong roda perekonomian daerah dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional.

Ke depan, Kemenkeu berharap PT SMI sebagai SMV dapat berkolaborasi dengan sektor swasta dalam mengatasi kebutuhan infrastruktur dan mengatasi ketimpangan, khususnya di daerah-daerah yang terdampak pandemi Covid-19.

Dalam rangka HUT PT SMI ke-12, Dirut PT SMI Edwin Syahruzad mengatakan akan terus mendukung langkah Pemerintah yang berkesinambungan, khususnya dalam program PEN, melalui sinergi dengan berbagai pihak.

“Portofolio pinjaman daerah eksposurnya masih di bawah 20 triliun, padahal pembiayaan pada badan usaha sudah di atas 60 triliun. Kita melihat banyak sekali layanan infrastruktur yang otoritasnya ada di daerah dan bisa terlaksana via modalitas Pinjaman PEN Daerah,” ujarnya dalam sambutan.

“Bukan tidak mungkin Pinjaman PEN Daerah akan mengalami peningkatan kualitas, baik dari segi kualitas kegiatan, kualitas pelaksanaan yang juga bisa dilaksanakan secara blended dengan sinergi bersama institusi termasuk Pemerintah, maupun kualitas program,” tutupnya.