Menkes Budi Sadikin: Tarif Vaksin Mandiri Tunggu Kesepakatan Bio Farma dan Kadin

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, harga vaksin gotong royong akan ditetapkan setelah ada kesempatan antara Bio Farma dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebagai pelaksana.

Harga tersebut adalah harga yang harus dibayar perusahaan atas setiap vaksin yang mereka beli dari BUMN atau pemerintah. Vaksin itu nantinya diberikan  secara gratis kepada karyawan dan keluarganya.

"Tarifnya memang akan ditentukan oleh kami, tapi kami baru akan menentukan tarifnya sesudah pihak BUMN dan Kadin duduk bersama datang ke kami. Jadi harus ada kesepakatan antara mereka," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Senin (15/03/2021).

Baca Juga: Kadin: 7,4 juta Karyawan Sudah Didaftarkan Vaksin Mandiri

Budi juga memastikan pengusaha tidak bisa mengimpor sendiri vaksin yang akan digunakan. Impor vaksin harus dilakukan oleh pemerintah dan BUMN. Begitu juga distribusi vaksin  mandiri ke perusahaan-perusahaan di daerah, yang akan dilakukan Bio Farma dan mitra swasta yang ditunjuk.

Sedangkan fasilitas kesehatan yang akan melayani vaksin mandiri, adalah faskes swasta atau milik BUMN yang tidak ikut dalam program vaksinasi pemerintah. Hal itu bertujuan agar data penerima vaksin tidak tumpang tindih.

"Pendataan kami minta agar menggunakan database yang sama, sehingga tidak terjadi duplikasi penyuntikan. Kemudian pasca vaksinasi dan pengawasan KIPI juga diikuti dengan prosedur yang ada di Kementerian Kesehatan," ujar Budi.

Baca Juga: Bio Farma: Vaksin Mandiri Bisa Diberikan untuk 3 juta Orang/Bulan

Sebelumnya, Bio Farma menyatakan vaksinasi gotong royong bisa dilakukan kepada 3 juta orang setiap bulan. Hal itu berdasarkan jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia, yang bisa memberikan layanan vaksin gotong royong.

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir  menyatakan, ada 806 fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) yang bisa melayani vaksin gotong royong. Terdiri dari 65 milik Bio Farma dan jaringannya, 504 layanan kesehatan BUMN, dan 237 layanan kesehatan swasta.

Jika diasumsikan tiap-tiap fasyankes tersebut memiliki kemampuan vaksinasi sekitar 75 sampai 100 orang per hari, maka bisa dicapai 3 juta vaksinasi per bulan.

Namun, perhitungan tersebut masih bisa berubah, tergantung kesiapan fasyankes.

Baca Juga: Alasan Pemerintah Belum Tetapkan Harga Maksimal Vaksin Mandiri