Kadin: 7,4 juta Karyawan Sudah Didaftarkan Vaksin Mandiri

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani  menyatakan, ada 7,4 juta karyawan yang sudah didaftarkan program vaksin gotong royong.

Sedangkan jumlah perusahaan yang mendaftar sebanyak 11.542 perusahaan hingga 14 Maret 2021. Jumlah itu masih akan bertambah, karena Kadin membuka pendaftaran tahap kedua hingga 24 Maret nanti.

Baca Juga: Bio Farma: Vaksin Mandiri Bisa Diberikan untuk 3 juta Orang/Bulan

Tadinya, Kadin hanya membuka pendaftaran  mulai 28 Januari-28 Februari. Dalam periode itu,  ada 9.176 perusahaan yang mendaftarkan 6,9 juta karyawan dan keluarganya. Lalu, Kementerian BUMN dan Bio Farma menyarankan agar pendaftaran  diperpanjang.

"Jadi, kami mulai membuka kembali pada tanggal 10 Maret yang diharapkan sampai dengan 24 Maret, dan data per 14 Maret terjadi di tambahan 2.372 perusahaan," ujar Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Senin (15/03/2021).

Baca Juga: Izin Vaksin Mandiri Terbit, Pengusaha: Bisa Masuk ke BPJS Kesehatan Nggak?

Vaksin gotong royong adalah program vaksin mandiri yang akan diberikan secara gratis oleh perusahaan kepada para pegawai dan keluarganya. Program ini diusulkan oleh kalangan pengusaha dari Kadin.

Tujuannya, untuk mempercepat tercapainya target herd immunity 80% dalam 1 tahun. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah mengeluarkan aturan untuk izin program ini. Namun besaran harga yang harus dibayar pengusaha untuk setiap dosis vaksin, belum ditentukan.

Baca Juga: Vaksinasi Gotong Royong, Bio Farma Siapkan 20,2 Juta Dosis Vaksin Sinopharm dan Moderna

Sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Perdagangan KADIN , Benny Soetrisno, meminta harga vaksin jangan terlalu mahal.

Menurut Benny, harga terendah vaksin mandiri yang diusulkan pengusaha adalah Rp 500.000. Benny juga meminta pemerintah membuka kemungkinan vaksin mandiri ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

"Setiap bulan kan kita bayar iuran, tapi kalau nggak sakit kan klaimnya nggak kepakai. Bisa nggak itu (vaksin mandiri) dimasukkan ke BPJS Kesehatan?," kata Benny kepada Kompas.TV, Jumat (26/02/2021).

Ia juga berharap biaya vaksin bisa dimasukkan ke pos pengeluaran perusahaan. Sehingga Pendapatan Kena Pajak Perusahaan akan berkurang.

Baca Juga: Pengusaha: Bayarin Tes Covid Karyawan Menguras Kantong, Lebih Baik Vaksin Mandiri