Kursi Wakil Kepala IKN Diisi Pimpinan Sinar Mas, LSM Lingkungan Khawatirkan Ada Konflik Kepentingan

 

Seorang aktivis lingkungan mengkhawatirkan ada konflik kepentingan di balik penunjukan seorang pimpinan pengembang properti terbesar di Indonesia, Sinar Mas, sebagai wakil kepala otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Alasannya, Sinar Mas - yang didirikan salah satu konglomerat di Indonesia, mendiang Eka Tjipta Widjaja - memiliki lahan properti sekitar 500 hektare, lahan penambangan batu bara, hingga kelapa sawit di Kalimantan Timur, yang tidak jauh dari lokasi calon ibu kota baru.

Dikhawatirkan perusahaan raksasa ini akan lebih mendapatkan prioritas dan perlindungan dengan penunjukan pimpinannya di lembaga publik tersebut.

Namun Dhony Rahajoe, pimpinan Sinar Mas yang ditunjuk Presiden sebagai wakil kepala otorita IKN, menyatakan akan mundur dari semua jabatannya di perusahaan raksasa tersebut.

Kamis (10/03), Dhony dilantik oleh Presiden Joko Widodo untuk mendampingi Kepala Otorita IKN yang baru, Bambang Susantono.

Dihubungi secara terpisah, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Wandy Tutoroong, menepis kekhawatiran adanya konflik kepentingan itu.

Alasannya, tugas dan wewenang mereka mengacu rencana induk pembangunan ibu kota baru yang sedang disiapkan menjadi peraturan presiden.

Baca juga:

• Tanpa Gubernur dan DPRD, Otorita di IKN Nusantara dikhawatirkan melahirkan 'kekuasaan yang sewenang-wenang'
• Penggunaan APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, pakar: 'Akan korbankan program masyarakat'
• 'Hutan sudah dibabat perusahaan, kami tak mau tambah melarat karena ibu kota baru'

Kapan Dhony dihubungi Presiden?

Dhony Rahajoe, salah-satu manajer perusahaan pengembang properti raksasa di Indonesia, Sinar Mas, nyaris tidak pernah disebut-sebut di balik proyek ambisius ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.

Namanya tenggelam oleh nama-nama seperti Ridwan Kamil atau Basuki Tjahaja Purnama, yang sejak bulan lalu, digadang-gadang akan memegang posisi ketua atau wakil kepala otorita Ibu kota negara itu.

Dan, usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Ketua Otoritas Ibu Kota Negara Nusantara, kemarin di Istana Negara, Dhony mengaku baru dihubungi Menteri Sekretaris Negara Pratikno seminggu setelah kunjungan Presiden Jokowi ke tempat pengembangan di Bumi Serpong Damai (BSD).

"Setelah itu cukup panjang diskusi, bagaimana dimintai pendapat-pendapat dan baru kemarin hari Rabu ada perintah yang meminta saya untuk membantu menyukseskan pembangunan Ibu Kota Nusantara," ungkapnya.

Berlokasi di Tangerang Selatan, Provinsi Banten, perusahaan properti BSD adalah entitas bisnis Sinar Mas, yang didirikan konglomerat dan salah seorang terkaya di Indonesia, mendiang Eka Tjipta Widjaja.

Selain berkecimpung di bisnis properti di berbagai wilayah, Sinar Mas dilaporkan memiliki cadangan batu bara di berbagai area konsesi, termasuk di Kalimantan Timur, tidak jauh dari lokasi ibu kota baru.

Mengapa pegiat lingkungan khawatir ada 'konflik kepentingan'?

Di sinilah, pegiat lingkungan dari LSM Trend Asia, Yuyun Indradi, mengkhawatirkan "ada konflik kepentingan" di balik penunjukan Dhony Rahajoe sebagai wakil kepala otorita IKN Nusantara.

Dia khawatir perusahaan raksasa Sinar Mas "akan lebih mendapatkan prioritas dan perlindungan" dengan penunjukan pimpinannya di lembaga publik tersebut.

"Konflik kepentingan [dalam penunjukan Dhony] yang diamini, dan tidak dianggap masalah yang sebenarnya masalah, itu menjadi semacam kanker buat negara ini," kata Yuyun kepada BBC News Indonesia, Kamis (10/03).

"Karena, yang sangat mungkin muncul, akomodasi terhadap usaha dan pengusaha, menjadi prioritas, atas nama investasi, misalnya," jelasnya.

Dan 'perlindungan' terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan itu, menurutnya, bakal diutamakan dibandingkan kepentingan lainnya.

"Misalnya, dibanding perlindungan terhadap lingkungan, sumber daya alam, ataupun masyarakat," kata Yuyun.

"Serta banyak kasus dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar lingkaran wilayah ibu kota negara itu tidak terselesaikan juga," ujarnya.

Dia tak menepis keberadaan perusahaan-perusahaan besar pemilik konsesi di Kalimantan Timur, itu memiliki kekuatan hukum atau legal.

Namun, menurutnya, pihaknya justru memasalahkan peraturan atau undang-undang di balik semuanya.

"Karena aturan itu dibuat untuk mengakomodasi kepentingan mereka," kata Yuyun. Dia menyontohkan keberadaan UU Omnibus Law.

'Saya sudah siapkan untuk mundur dari Sinar Mas'

Pada Kamis (10/03) malam, BBC Indonesia telah menghubungi Dhony Rahajoe melalui pesan tertulis ke telepon genggamnya, namun sampai berita ini dituliskan, tidak ada tanggapan.

Tetapi dalam jumpa pers usai dilantik di Istana Negara, Kamis siang, Dhony - yang dikenal pula sebagai arsitek - menyatakan akan mundur dari semua jabatannya di grup Sinar Mas, Sinar Mas Land, dan perusahaan-perusahaan terkait.

Sebelumnya, Dhony adalah Managing Director for President Office of Sinar Mas Land.

"Jadi akan fokus untuk melaksanakan tugas yang cukup akbar ini, sangat berat," ujarnya kepada para wartawan.  

Apa tanggapan KSP atas kekhawatiran konflik kepentingan?

Sementara, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan kekhawatiran adanya konflik kepentingan itu dapat ditekan.

Alasannya, tugas dan wewenang kepala dan wakil otoritas IKN harus mengacu ke peraturan rencana induk pembangunan ibu kota baru, yang nantinya diatur dalam peraturan presiden.

"Jadi selama rencana induk ini, yang konsepnya sudah dibicarakan dua tahun, itu bisa dijalankan, saya kira bisa menjamin supaya konsepnya berjalan baik," kata Wandy.

Di sisi lain, tambahnya, penunjukan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otoritas IKN, tidak bisa dilepaskan dari penunjukan Kepala Otoritas IKN, Bambang Susantono.

"Kita harus lihat utuh dulu. Kan ada Pak Bambang Susantono, dengan pengalamannya di bidang transportasi, perkotaan dan juga infrastruktur," ujarnya.

Dan kehadiran wakilnya, Dhony Rahajoe, menurutnya, tidak terlepas dari pengalamannya menjalankan properti raksasa, BSD, di Tangerang Selatan.

"BSD itu kan salah satu kota satelit yang barangkali paling sukses, kalau kita lihat sejarah dan pengalaman mereka," katanya.

Pilihan kepada kedua orang ini disebutnya pendekatan 'multi perspektif', yaitu gabungan dari "swasta dan lembaga publik".

"Kita mau berkaca kemana lagi, kita mau melihat siapa yang memiliki pengalaman praktis seperti itu," jelas Wandy.

Dhony, bersama kepala otorita IKN yang baru, Bambang Susantono, seorang ahli infrastruktur, transportasi dan keuangan, diserahi tanggung jawab antara lain menyiapkan pembangunan, pemindahan, serta penyelenggaraan proyek kontroversial ini.

Posisi mereka setingkat menteri dan ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Mereka akan menjabat selama lima tahun, dengan persetujuan DPR.

Dibangun di lahan seluas lebih dari 256 ribu hektare, pembangunan infrastruktur dasar ibu kota negara baru ini ditargetkan rampung pada 2024 nanti.

Kontroversi keberadaan otorita IKN karena tidak dikenal dalam Konstitusi, dan dikhawatirkan minim pengawasan terhadap ketua dan wakil kepala otorita.

'Hari ini juga kami memulai kerja baru'

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Kamis (10/3), beserta wakilnya Dhony Rahajoe.