Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Bantu Buru Buron Koruptor di Luar Negeri

KPK dan pegiat anti-korupsi mengatakan perjanjian ekstradisi yang diteken Indonesia dan Singapura di Bintan pada Selasa (25/1) akan membantu memburu para tersangka kasus korupsi yang lari ke luar negeri.

"Bukan hanya KPK tapi semua penegak hukum Indonesia saya kira berbahagia atas tercapainya penandatanganan perjanjian ekstradisi. Itu adalah komitmen negara yang mempersatukan bahwa kejahatan itu harus dianggap sebagai kejahatan bersama di manapun negaranya yang diduga merupakan tempat tersangka atau asetnya berada itu juga berkomitmen untuk mengembalikan kepada negara asalnya," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, kepada BBC News Indonesia Selasa (25/1).

Sementara, Lalola Easter Kaban, dari Indonesia Corruption Watch (ICW), mengatakan buron koruptor dan aset-asetnya "masih banyak di luar negeri". Maka perburuan tersangka kasus korupsi dan aset-asetnya dinilai masih jadi PR yang panjang.

"Ekstradisi ini kan lebih cenderung kepada orangnya, nah masalah aset itu tentu jadi salah satu poin yang perlu juga ditanggapi, cuma itu biasanya yang lebih menantang, karena aset seringkali juga disamarkan, misalnya, nama kepemilikannya. Dan di sisi lain juga paling tidak ada dua otoritas yang nantinya akan dilibatkan," katanya.

Namun Lalola juga mengatakan penandatanganan ini tentunya menjadi 'langkah awal' membantu penegak hukum Indonesia dalam memburu tersangka pelaku kejahatan, termasuk korupsi, yang mungkin melarikan diri ke Singapura demi berusaha mempertahankan "kekebalan hukum" dari kejaran aparat.

• Kasus dugaan suap Djoko Tjandra dan jaksa Pinangki, pengusaha Andi Irfan Jaya jadi tersangka
• Mantan jaksa Pinangki divonis 10 tahun penjara, terbukti terima suap Rp7 miliar, untuk bebaskan Djoko Tjandra
• Djoko Tjandra kembali ke Indonesia, Kejagung dikritik tak aktif sebar informasi soal buron

Di antara mereka yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO yang lari ke Singapura, termasuk Nunun Nurbaeti, dalam kasus suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004.

Kasus lain juga termasuk Lalu Muhammad Nazaruddin atas kasus suap pembangunan wisma atlet (Hambalang) untuk SEA Games ke-26. Dia akhirnya ditangkap di Kolombia setelah sebelumnya lari ke Singapura. Lalu juga ada Djoko Tjandra, yang dijebloskan ke penjara dalam kasus penggelapan dana perbankan, setelah sempat lari ke luar negeri.

Perjanjian ekstradisi itu diumumkan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong di Pulau Bintan, Selasa (25/1).

Presiden Jokowi mengatakan menyambut baik penandatanganan perjanjian ekstradisi itu, sebagai bagian dari kerjasama kedua negara di bidang politik, hukum, dan keamanan.

"Untuk perjanjian ekstradisi, dalam perjanjian yang baru ini masa retroaktif diperpanjang dari semula 15 tahun menjadi 18 tahun, sesuai dengan Pasal 78 KUHP," ujar Jokowi.

Sedangkan PM Lee Hsien Loong mengatakan bahwa perjanjian ekstradisi atas buronan ini termasuk satu dari tiga perjanjian yang telah lama diupayakan kedua negara. "Perjanjian ekstradisi ini akan meningkatkan kerjasama dalam memerangi kejahatan sekaligus mengirim sinyal positif yang jelas kepada para investor," ujarnya.

Apa makna perjanjian ekstradisi itu?

Ekstradisi adalah kesepakatan suatu negara kalau menemukan individu yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas tindak pidana, termasuk kasus korupsi, di negara yang menjadi mitra kesepakatan tersebut maka berkewajiban mengekstradisi orang tersebut dari negaranya, tidak boleh dilindungi.

Bukan hanya orang, tetapi aset-asetnya yang dibawa atau disimpan pelaku ke negara yang bersangkutan.

"Kita berorientasi bukan hanya pemenjaraan tersangka, tetapi juga berupaya mengembalikan aset-aset yang mungkin tidak lagi disimpan atau ditempatkan di negara kita," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Mengapa Indonesia sangat berkepentingan atas perjanjian ekstradisi dengan Singapura?