Kompas TV regional berita daerah

DPRD Samarinda Anjurkan Warga Sungai Karang Mumus Bantu Pemerintah

Kamis, 6 Agustus 2020 | 01:55 WIB

SAMARINDA, KOMPAS.TV - Ratusan personil gabungan dari TNI, polri dan satpol pp Kota Samarinda, Kalimantan Timur di kerahkan untuk membongkar 210 bangunan yang berada di bantaran sungai karang mumus. Tepatnya di Rt 26, 27 dan 28 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, komplek pasar segiri.

Meski demikian, masih saja ada sejumlah warga yang menolak pembongkaran dengan alasan tidak mendapatkan relokasi sebagai ganti bangunan mereka dan ada beberapa warga yang belum mendapatkan dana kerohanian dari pemerintah.

Untuk itu, warga tersebut mengadukan nasib mereka ke DPRD Samarinda sejak 15 juli 2020 lalu. Hasilnya komisi III yang membidangi normalisasi karang mumus telah menetapkan untuk meganjurkan warga agar membantu program pemerintah yang telah dirancang sejak puluhan tahun.

Karena normalisasi karang mumus ini salah satunya adalah penanggulangan banjir yang selama ini menghantui masyarakat Samarinda.

Hal senada dengan rekannya di komisi III DPRD Samarinda dari fraksi PAN yakni Jasno, menegaskan tidak ada alasan lagi masyarakat tidak mendukung terkait normalisasi bantaran sungai karang mumus, namun memberikan catatan bagi pemerintah agar kedepan tidak memberikan celah bagi pihak lain untuk melakukan pembangunan di lokasi jalur hijau.

Meski demikian, DPRD Samarinda memberikan catatan kepada pemerintah agar lebih serius dalam menangani dampak sosial warga Samarinda yang telah memiliki KTP Samarinda.

#RelokasiSKM#NormalisasiSungai#PembongkaranSKM

Penulis : KompasTV Tenggarong


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:22
PRESIDEN JOKOWI AJAK INDUSTRI MANFAATKAN TEKNOLOGI DIGITAL AGAR SEMAKIN EFISIEN DAN KOMPETITIF   YAKIN VAKSINASI SELESAI KURANG DARI SETAHUN, PRESIDEN JOKOWI: ADA 30.000 VAKSINATOR DAN 10.000 PUSKESMAS   KSPI MINTA KEJAGUNG TRANSPARAN SAAT SELIDIKI DUGAAN KORUPSI BPJS KETENAGAKERJAAN   KEMENSOS BERI BANTUAN RP 107 JUTA KEPADA KORBAN BANJIR BANDANG DI CISARUA, KABUPATEN BOGOR   KONTRAS HARAP PERGANTIAN KAPOLRI MENJADI MOMENTUM PERBAIKAN INSTITUSI POLRI   DVI POLRI: 32 KORBAN SRIWIJAYA AIR SJ-182 SUDAH DISERAHKAN KE KELUARGA   BARESKRIM POLRI LIMPAHKAN BERKAS PERKARA KASUS TES USAP RIZIEQ SHIHAB KE KEJAKSAAN   KEMENTERIAN PERTAHANAN AKAN REKRUT 25.000 ORANG UNTUK KOMPONEN CADANGAN   KASUS SUAP BANSOS, KPK DALAMI PEMBERIAN UANG KEPADA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEMENSOS   IDI MINTA PEMERINTAH KAJI ULANG KEBIJAKAN YANG TIDAK PRIORITASKAN VAKSIN UNTUK PENYINTAS COVID-19   BPOM DAN KEMENTERIAN KESEHATAN AKAN MENGEVALUASI KEAMANAN VAKSIN COVID-19 PFIZER   KEPALA KSP MOELDOKO: VAKSINASI COVID-19 TERHADAP KORBAN BENCANA AKAN MEMPERTIMBANGKAN JUMLAH VAKSIN   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY: PEMERINTAH TELAH PETAKAN POTENSI BENCANA DI TANAH AIR   WALI KOTA TEGAL DEDY YON SUPRIYONO: BIOSKOP KEMBALI DIBUKA 1 FEBRUARI 2021