Jelang Pilkada 2020, Ahli: Dinasti Politik, Ciri Demokrasi Sakit

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pilkada tahun 2020, akan diikuti 270 kabupaten kota.

Dominannya politik kekerabatan, ataupun dinasti politik dalam proses pilkada di Indonesia bukanlah isu baru.

Isu ini kembali mencuat, ketika sejumlah kerabat pejabat tinggi negara, ikut maju mencalonkan diri, di Pilkada serentak 2020.

Sebut saja putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, di Pilkada kota Solo.

Lalu, menantu presiden Bobby Nasution, di pilkada kota Medan.

Ada pula putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, di pilkada kota Tangerang Selatan, serta keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Joyohadikusumo, juga di Pilkada kota Tangerang Selatan.

Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi Bakal Calon Wali Kota Solo sama sekali merasa, ia tidak menjalankan praktik dinasti politik di kota Solo.

Berbeda dengan Gibran, Rahayu Saraswati Joyohadikusumo, yang menjadi bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan, dalam program Aiman pekan lalu dengan tegas mengakui, dirinya dicalonkan karena faktor kekerabatan dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Lalu, apakah dinasti politik muncul, sebagai dampak dari mandeknya proses kaderisasi partai politik?

Hal ini bisa ditepis, jika sang calon pemimpin bisa membuktikan, dirinya memang layak dicalonkan.