Kompas TV nasional politik

Survei Litbang Kompas: 58 Persen Responden Setuju Ada Larangan Dinasti Politik

Senin, 3 Agustus 2020 | 20:09 WIB
survei-litbang-kompas-58-persen-responden-setuju-ada-larangan-dinasti-politik
Putra Presiden RI, Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka bersama menantu Jokowi, Bobby Afif Nasution, hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Survei Litbang Kompas: 58 Persen Responden Setuju Ada Larangan Dinasti Politik. (Sumber: KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Masyarakat Indonesia tampaknya butuh adanya aturan larangan praktik politik dinasti. Hal tersebut berdasarkan survei Litbang Kompas terbaru tentang praktik politik dinasti.

Hasilnya, sebanyak 58 persen responden setuju jika ada aturan yang melarang atau membatasi keluarga pejabat publik maju pilkada.

Sementara itu, sebanyak 35,8 persen mengatakan tidak setuju dan 6,2 persen menyatakan tidak tahu.

Survei dilakukan pada 27-29 Juli 2020. Ada 553 responden yang diwawancara dari 145 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Baca Juga: Disebut sebagai Dinasti Politik, Pilkada 2020 Jadi Pertarungan "Nama Besar"

Responden berusia minimal 17 tahun dan ditentukan secara proporsional sesuai jumlah penduduk tiap provinsi. Tingkat kepercayaan 95 persen dengan nirpencuplikan atau margin of error sekitar 4,17 persen.

Sampai saat ini, tidak ada aturan yang melarang atau membatasai secara khusus politik dinasti ini.

Penulis : Fadhilah




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:41
JEPANG AKAN PERPANJANG STATUS DARURAT COVID-19 DI TOKYO SELAMA DUA PEKAN KE DEPAN   PEMKOT TANGERANG TARGETKAN VAKSINASI COVID-19 TAHAP KEDUA UNTUK PELAYAN PUBLIK RAMPUNG HARI INI   MASUK ZONA KUNING COVID-19, WALI KOTA TANGSEL AIRIN RACHMI IMBAU WARGA TETAP DISIPLIN TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN   HINGGA 5 MARET 2021, PASIEN COVID-19 DI RUMAH SAKIT DARURAT WISMA ATLET KEMAYORAN MENCAPAI 4.472 ORANG   AMERIKA SERIKAT PERKETAT EKSPOR KE MYANMAR SEBAGAI SANKSI BAGI JUNTA MILITER ATAS KEKERASAN TERHADAP DEMONSTRAN   BAWASLU MENCATAT ADA 155 PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT PELANGGARAN PEMILU   GUNUNG MERAPI KEMBALI ERUPSI SIANG INI DENGAN LUNCURAN AWAN PANAS HINGGA 1,3 KILOMETER   KPK JADWALKAN PEMERIKSAAN TERHADAP ISTRI EKS MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN EDHY PRABOWO DAN 12 SAKSI LAINNYA   WAPRES MA'RUF AMIN SEBUT PEMERINTAH AKAN MELANJUTKAN PROGRAM KARTU PRAKERJA HINGGA 2022   PEKAN DEPAN, BARESKRIM POLRI GELAR PERKARA DUGAAN “UNLAWFUL KILLING” DALAM KASUS PENEMBAKAN 6 ANGGOTA FPI   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD BERHARAP MASYARAKAT SEPAKAT AGAR RKUHP BISA SEGERA DISAHKAN   KEMENDANG AKAN BENTUK DEWAN PENUNJANG EKSPOR UNTUK MEMPELAJARI DAN MENGEKSEKUSI PASAR TERTENTU DI LUAR NEGERI   MENDAG AKAN ATUR DISKON E-COMMERCE UNTUK CEGAH “PREDATORY PRICING” DAN MENCIPTAKAN KEADILAN PERDAGANGAN DIGITAL   PRESIDEN JOKOWI INGATKAN ADANYA PRAKTIK-PRAKTIK PERDAGANGAN YANG TIDAK ADIL DAN MEMBAHAYAKAN UMKM