Kompas TV kolom opini

Turki dan Rusia: Musim Tentara Bayaran

Rabu, 29 Juli 2020 | 10:10 WIB
turki-dan-rusia-musim-tentara-bayaran
Ilustrasi: kendaraan militer Tank Merkava milik militer Israel. (Sumber: Dok. Kontingen Garuda XXIII-M/United Nations Interim Forces in Lebanon (UNIFIL))

Yang menarik adalah pihak yang didukung Rusia berbeda dengan yang didukung Turki. Rusia mendukung Haftar, sementara Turki mendukung GNA.  Keduanya sama-sama berharap bahwa pada akhirnya pihak yang didukung akan memenangi perang suadara. Itu berarti mereka akan memperoleh keuntungan ekonomi, terutama di bidang perminyakan, sekurang-kurangnya.

Ini sama dengan posisi mereka di Suriah. Rusia mendukung rezim Bashar al-Assad (ada kepentingan strategis dan ekonomis); sebaliknya, Turki mendukung kelompok oposisi yang menginginkan Bashar disingkirkan. Meskipun belakangan mereka bisa bersama. Tetapi, Turki di Suriah memiliki kepentingan khusus yakni menyingkirkan kelompok Kurdi, terutama di sepanjang perbatasan Turki-Suriah di Suriah bagian utara.

Rusia juga, seperti di Suriah, dengan mendukung Haftar dalam rangka mencari pelabuhan laut dalam di pantai Mediterania, mengendalikan pasokan minyak ke Eropa, pengaruh atas arus migran ke Eropa dari Afrika sub-Sahara, dan mengharapkan mendapatkan kontrak rekonstruksi Libya pasca-perang nanti.

Haftar mulai mencari bantuan dari Rusia pada tahun 2015, setelah terkesan oleh operasi Rusia di Suriah. Untuk mendapatkan dukungan Rusia, Haftar menjanjikan “minyak, pembangunan jalur kereta api, jalan bebas hambatan, dan apa saja yang diinginkan.” Sebaliknya, Rusia diharapkan memberikan bantuan militer dan dukungan diplomatik dalam pertarungan melawan GNA.

Perang Proksi

Keterlibatan Turki dan Rusia dalam perang saudara di Libya, sangat menarik sekaigus membuat situasi tambah pelik. Mereka tidak “mencelupkan tangannya secara langsung.” Baik Turki maupun Rusia menggunakan  tentara bayaran (Arabia Policy, 24 Juni 2020). Pada tanggal 2 Januari 2020, Parlemen Turki meratifikasi sebuah memorandum yang diajukan istana kepresidenan tentang pengiriman pasukan Turki ke Libya.

Pasukan yang dikirim adalah tentara bayaran. Dengan menggunakan tentara bayaran, biaya perang relatif lebih murah dan risiko lebih kecil, misalnya, tidak akan kehilangan tentaranya sendiri. Selama ini, tentara bayaran sudah terlibat dalam beberapa perang, mulai dari perang di Irak (invasi AS tahun 2003) di Suriah, Yaman, dan sekarang di Libya.

Dalam keterlibatannya di Libya, Rusia bermain lebih “cantik”, tidak mau mengotori tangannya sendiri, ketimbang Turki. Moskwa menjalin kerja sama militer dengan Wagner Group, sebuah korporasi militer swasta yang dekat dengan Kremlin. Jadi Wagner Group-lah yang mengirimkan tentaranya. Kantor berita Reuter yang mengungkap laporan rahasia PBB, melaporkan kehadiran 1.200 tentara bayaran dari Wagner Group di Libya (Libya Observer, 7 Mei 2020).

Editor : fadhilah




BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Sapi Kurban Terjun ke Sungai

Senin, 3 Agustus 2020 | 23:27 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
00:05
PK TERHADAP PERKARA MANTAN KEPALA BPPN SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG DITOLAK, KPK: KAMI HORMATI PUTUSAN MA   MA TOLAK PERMOHONAN PK YANG DIAJUKAN KPK TERKAIT PUTUSAN MANTAN KEPALA BPPN SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG   KOORDINATOR MAKI BOYAMIN SAIMAN MENILAI BARESKRIM POLRI PERLU MEMERIKSA JAKSA PINANGKI TERKAIT DJOKO TJANDRA   KPAI SARANKAN KEMENDIKBUD GRATISKAN INTERNET SISWA DARI DANA PROGRAM ORGANISASI PENGGERAK (POP)   SOAL KLAIM HADI PRANOTO, KEMENKES: OBAT HARUS LOLOS UJI ILMIAH   KAROPENMAS SEBUT BARESKRIM PANGGIL PENGACARA DJOKO TJANDRA, ANITA KOLOPAKING SELASA, 4 AGUSTUS 2020   BUPATI BOGOR MINTA PENAMPUNGAN MIGRAN DIPINDAH DARI PUNCAK BOGOR   KEMENKES MINTA MASYARAKAT TIDAK MUDAH PERCAYA KLAIM HADI PRANOTO   TANGGAPI HADI PRANOTO, KEMENKES TEGASKAN PRODUKSI OBAT TIDAK SEMBARANGAN    GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOTO AKAN POTONG GAJI ASN YANG LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI KANTOR   KEMENDIKBUD BERI BANTUAN DANA UANG KULIAH TUNGGAL KEPADA 419.605 MAHASISWA TERDAMPAK PANDEMI COVID-19   GUBERNUR JAWA TIMUR KHOFIFAH INDAR PARAWANSA TEGASKAN PENENTUAN ZONA HIJAU BUKAN WEWENANG DAERAH   BAWASLU SEBUT PENYEDIAAN ALAT PELINDUNG DIRI UNTUK PENYELENGGARA PILKADA BELUM 100 PERSEN    KEMENRISTEK TIDAK PERNAH MEMBERIKAN DUKUNGAN UJI KLINIS OBAT HERBAL PRODUKSI BIO NUSWA YANG DIAKUI HADI PRANOTO