Sri Mulyani: Kita Ingin Kerja Erat dengan Pemda, Bangun Kembali Kegiatan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Imbas pandemi Covid-19 terhadap kegiatan perekonomian nasional sangat signifikan.

Untuk melakukan pemulihannya, pemerintah pusat tak bisa bekerja sendirian.

Ia memerlukan peran pemerintah daerah agar proses pemulihan ini dapat cepat terlaksana.

Baca Juga: Ini Alasan Jokowi Tunjuk Erick Thohir Komandani Komite Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Corona

Dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia itulah pemerintah menetapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sasaran kebijakannya tak lain adalah masyarakat Indonesia secara luas. Untuk kebijakan terbarunya adalah terkait pinjaman PEN Daerah dan Penempatan Dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD). 

“Kami sudah melakukan kajian yang dilakukan oleh PT SMI dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk provinsi dan daerah lain yang mengalami pukulan sangat dalam seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sumatera Utara. Semuanya mengalami kondisi tertekan berat terutama sektor pariwisatanya merosot tajam, kegiatan perdagangan pariwisata, hotel, restoran mengalami penurunan yang sangat tajam," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/7/2020).

Pemerintah melalui APBN TA 2020 telah mengalokasikan total dana sebesar Rp 695,2 triliun dan khusus dukungan untuk pemerintah daerah adalah sebesar Rp23,7 triliun yang terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) tambahan pemulihan ekonomi sebesar Rp 5 triliun dan cadangan DAK fisik sebesar Rp 8,7 triliun. 

Baca Juga: Pemerintah Bentuk Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19, Ini Alasannya Kata Airlangga

Adapun untuk penyediaan fasilitas pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi pemerintah daerah adalah sebesar Rp 10 triliun.

"Kita ingin bekerja erat dengan Pemda untuk mengembalikan dan membangun kembali kegiatan ekonominya,” tutur Sri Mulyani, saat acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tentang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin.

Dalam acara tersebut, turut hadir pula Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Direksi PT SMI dan 4 Direksi BPD.