JAKARTA, KOMPAS.TV – Adian Napitupulu menyebut ada 6.200 orang titipan di BUMN, baik untuk posisi direksi maupun komisaris.
"Kenapa saya katakan bahwa ada 6.200 komisaris dan direksi titipan di BUMN? Logikanya sederhana saja, yaitu karena semua rekrutmen, seleksi dan keputusan untuk posisi direksi dan komisaris dilakukan secara tertutup, maka biasanya titipan titipan akan terjadi," kata Adian, Minggu (26/7/2020) seperti dikutip dari Kompas.com.
Menurut Adian, direksi dan komisaris BUMN adalah jabatan publik, sehingga proses seleksinya harus transparan. Terlepas kandidatnya berasal dari relawan atau kader partai politik pendukung pemerintah.
Baca Juga: Adian Napitupulu Sebut Semua Direksi dan Komisaris BUMN Titipan, Jumlahnya 6.000 Sampai 7.200 Orang
"Bukankah titipan titipan itu konsekuensi dari tidak adanya sistem rekrutmen yang transparan. Kalau dikatakan bahwa saya tidak mengerti budaya korporasi maka saya perlu bertanya, budaya yang mana? Setahu saya budaya korporasi yang tertutup itu adalah budaya korporasi yang lahir dari mindset Orde Baru," ucapnya.
Politisi PDIP itu mengatakan perlu dilakukan transparansi seleksi direksi dan komisaris BUMN.
"Mengapa membongkar siapa saja yang mengisi 6.200 Direksi dan Komisaris dan bagaimana rekrutmennya menjadi sangat penting? Karena uang yang dikeluarkan negara bukanlah uang kecil," kata Adian.
Adian mencontohkan gaji seorang direksi dan komisaris BUMN jika dipukul rata adalah Rp 50 juta per bulan. Maka, setidaknya ada uang dari perusahaan yang mengalir sebesar Rp 310 miliar per bulannya untuk membiayai 6.200 orang itu.
"Coba kita andaikan rata-rata direksi dan komisaris itu dari gaji, transportasi, tunjangan ini itu, dan lain-lainnya di kisaran Rp 50 juta per bulan dikalikan 6.200 orang, berarti Rp 310 miliar tiap bulan atau Rp 3,7 triliun setiap tahun," terangnya.
Baca Juga: Ribuan Direksi dan Komisaris BUMN Titipan, Stafsus Erick Thohir: Adian Enggak Paham, Banyak Blunder
"Lucu dan aneh bagi saya kalau negara mengeluarkan Rp 3,7 triliun setiap tahun untuk 6.200 orang yang rakyat tidak tahu bagaimana cara rekrutmennya dan dari mana asal usulnya," sambung Adian.
Mantan aktivis 98 itu juga menjawab tudingan yang menyebutnya tak paham budaya korporasi, terutama di perusahaan negara.
"Arya Sinulingga selaku Staf Khusus Menteri BUMN menyatakan bahwa saya, Adian Napitupulu, tidak mengerti tentang korporasi. Selanjutnya, Arya katakan bahwa dalam budaya korporasi tidak pernah ada lowongan Direksi dan Komisaris yang dipublikasikan terbuka," ujar Adian.
Menurutnya, sudah wajar jika proses seleksi perusahaan negara haruslah melalui proses yang terbuka, yang artinya rangkaian rekrutmennya diumumkan ke publik.
Adian pun menyinggung pernyataan Arya Sinulingga soal transparansi pembukaan lowongan komisaris BUMN yang diumumkan ke publik yang dinilai tak lazim.
Baca Juga: Disebut Tak Paham Corporate, Adian: Perusahaan BUMN Bukan Badan Intelijen Kenapa Harus Tertutup
Kata Adian, pembukaan lowongan jabatan direksi dan komisaris sebuah perusahaan sudah lazim terjadi. Contohnya lowongan yang dibuka oleh Perusda Pasar Surya, PT Patralog, PT Bank Jatim dan PT Jateng Petro Energi.
“Dari contoh di atas maka pernyataan bahwa tidak pernah ada lowongan direksi atau komisaris corporate yang di umumkan terbuka tentu sebuah kesalahan besar atau sok tahu yang sangat akut,” ucap Adian.
Menurut Adian, masih banyak perusahaan lain non-swasta yang menerapkan keterbukaan dalam seleksi jabatan komisaris.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.