Persiapan Umrah 1442H Sudah Mulai Dibahas

Kompas TV, Jakarta - Pemerintah mulai membahas kembali rencana penyelenggaraan ibadah umrah 1442H melalui Direktorat Jenderal penyelenggaraan haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama.

Pembahasannya mengenai identifikasi masalah serta langkah-langkah persiapan dalam penyelenggaraan umrah 1442 Hijriah.

Arfi Hatim, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus mengatakan, “Persiapan ini dilakukan seandainya Saudi membuka kembali penyelenggaraan ibadah Umrah setelah berakhirnya musim haji 1441H.” Dilansir dari laman Kemenag di Jakarta pada Rabu (22/7).

Dalam rapat disepakati untuk memprioritaskan keberangkatan jemaah umrah yang tertunda sejak akhir Februai 2020. Sebagaimana diketahui, pada 27 Februari 2020, Saudi mengeluarkan kebijakan penangguhan sementara akses masuk ke negaranya, baik untuk umrah maupun ziarah.

Kesepakatan untuk memprioritaskan jemaah tertunda ini didukung dan diapresiasi Waketum Kesthuri (Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia), Arta Hanif dan seluruh asosiasi PPIU/PIHK.

Pertemuan melalui media daring ini diikuti oleh Pimpinan Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) /Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), yaitu Amphuri, Kesthuri, Himpuh, Sapuhi. Hadir juga perwakilan dari pihak Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Ikut bergabung, jajaran Ditjen PHU dan Konsul Haji KJRI Jeddah.

Pada rapat itu juga dibahas kemungkinan adanya penambahan biaya perjalanan ibadah umrah bagi jemaah yang tertunda keberangkatannya. Penambahan ini disebabkan adanya kenaikan pajak di Arab Saudi.

Selain itu juga dibicarakan soal kebijakan penerapan protokol kesehatan, baik saat keberangkatan dari Tanah Air maupun saat di Tanah Suci.

Ketua Amphuri (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia), Joko Asmoro, mendukung kebijakan Kemenag yang meminta PPIU untuk mempersiapkan penyelenggaraan ibadah umrah, dengan tidak mencantumkan tanggal keberangkatan dan harga paket layanan umrahnya sebelum ada  kejelasan informasi dari Saudi.